DPR Dorong Pendidikan Gratis sampai Perguruan Tinggi, Anggaran Dinilai Memadai
MEDAN — Anggota Komisi X DPR RI, Dr. Sofyan Tan, mendorong pemerintah mewujudkan program pendidikan gratis hingga perguruan tinggi. Ia menilai dana tersedia jika alokasi mandat 20 persen dari APBN benar-benar ditegakkan.
Hitungan anggaran dan ketersediaan dana
Sofyan Tan menyebut besaran anggaran saat ini menunjukkan peluang untuk membiayai pendidikan gratis dari tingkat TK hingga perguruan tinggi. Menurutnya, alokasi untuk TK–SMA mencapai Rp305 triliun, sementara kebutuhan untuk memperluas ke perguruan tinggi diperkirakan sebesar Rp400 triliun.
Ia menegaskan bahwa perhitungan berdasarkan mandat undang-undang 20 persen dari Dana APBN menunjukkan dana tersedia. "Di tahun 2027 kita punya anggaran uang fiskal Rp820 triliun, artinya dananya ada," ujarnya.
Sasaran: PTN dan PTS
Sofyan berharap program pendidikan gratis tidak hanya berlaku untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN) tetapi juga harus menjangkau Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia mengusulkan mekanisme agar program yang ditujukan ke PTN tidak mengabaikan peran PTS.
Menurutnya, salah satu cara adalah memanfaatkan program beasiswa yang sudah ada untuk memperluas akses bagi mahasiswa di PTS.
“Apakah ada dananya? Jika diterapkan sistem pendidikan gratis sampai perguruan tinggi? Jawabannya ada, karena anggaran pendidikan yang terhitung dari TK-SMA itu mencapai Rp305 triliun, kita butuh Rp400 triliun untuk menyelesaikan wacana itu, sementara kalau dihitung dari mandatori tersebut, di tahun 2027 kita punya anggaran uang fiskal Rp820 triliun, artinya dananya ada,”
“Ini akan menjadi sebuah gebrakan agar pendidikan bisa berjalan dengan semestinya dan masyarakat pun ikut terbantu untuk mendapatkan pendidikan yang layak,”
Skema pembiayaan dan implikasi kebijakan
Sofyan menyoroti bahwa jumlah PTS lebih banyak dibanding PTN, sehingga inklusi PTS dalam kebijakan pendidikan gratis penting agar distribusi manfaat lebih merata. Ia menyatakan dana 20 persen APBN bisa terealisasi tanpa memotong program publik lain jika dikelola sesuai mandat.
Penekanan pada transparansi alokasi anggaran juga disorot sebagai kunci agar anggaran pendidikan benar-benar digunakan untuk perluasan akses dan kualitas pendidikan.
Jika pemerintah menindaklanjuti dorongan ini, langkah selanjutnya meliputi penyusunan rincian anggaran, skema pembiayaan untuk PTS, dan pengaturan mekanisme beasiswa yang inklusif. Pembahasan lebih lanjut di tingkat legislatif dan eksekutif menjadi penentu realisasi kebijakan tersebut.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BMK-PB Desak Bupati Copot Kadis Ketapang Asahan Terkait Proyek Lantai Jemur
BMK-PB mendesak pencopotan Kadis Ketapang Asahan setelah ditemukan kejanggalan proyek lantai jemur di Rawang...
Perda TJSLP: Sergai Minta Perusahaan Sinkronkan CSR dengan Prioritas Daerah
Bupati Sergai minta perusahaan sinkronkan TJSLP/CSR dengan prioritas pembangunan lewat Perda Nomor 1/2025 da...
Kejari Serahkan Legal Opinion untuk Harmonisasi Perda Nias Selatan
Kejari Nias Selatan menyerahkan Legal Opinion tentang harmonisasi Perda dengan KUHP, khususnya pengaturan sa...
Pemkab Nias Selatan Kirim 80 KL BBM ke Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan bersama Pertamina sepakat mengirim 80 KL BBM ke Pulau Tello pada 17 November untuk atasi...
Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027
Gubernur Sumut minta percepatan Perda BRT Mebidang; progres fisik belum tuntas dan target 2027 terancam tanp...
Sumut: Tuntutan Pembunuhan, Penyidikan Tipikor Rel, dan Video Viral
Tiga perkembangan hukum di Sumut: tuntutan pembunuhan, Kejati tingkatkan penyidikan dugaan korupsi rel, dan...