DPR: RUU Omnibus Keuangan Belum Perlu, El Nino dan BKKBN Jadi Sorotan
Jakarta — Tiga isu nasional mencuri perhatian pekan ini: anggota DPR menyatakan pembentukan Rancangan Undang-Undang Omnibus Law Sektor Keuangan belum diperlukan, sebuah proyeksi internasional memperkirakan puluhan ribu kematian akibat El Nino di Indonesia, dan BKKBN menyiapkan dukungan biaya untuk layanan vasektomi.
Komisi XI: RUU Omnibus Keuangan tidak mendesak
Anggota Komisi XI DPR RI Said Abdullah menilai Indonesia sudah memiliki payung hukum yang memadai untuk sektor keuangan. Ia merujuk pada Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2023 tentang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan, yang menurutnya bersifat komprehensif.
Dengan dasar itu, Said Abdullah menyatakan pembentukan RUU Omnibus Law Sektor Keuangan belum diperlukan. Pernyataan ini menunjukkan DPR saat ini cenderung mempertahankan regulasi yang ada ketimbang mendorong RUU baru.
Proyeksi korban El Nino: sekitar 19.400 jiwa di Indonesia
Climate Impact Lab dari University of Chicago mempublikasikan proyeksi yang memperingatkan dampak panas ekstrem akibat fenomena El Nino yang sangat kuat. Mereka memperkirakan lebih dari 450.000 orang akan meninggal dunia secara global akibat tambahan suhu panas selama enam bulan ke depan.
Untuk Indonesia, lembaga itu memproyeksikan angka kematian mencapai sekitar 19.400 orang. Proyeksi mencakup periode hingga Februari 2027 dan membandingkan perkiraan kematian terkait suhu panas dengan tingkat kematian pada tahun-tahun biasa.
BKKBN dukung biaya operasional vasektomi hingga Rp1,5 juta
Kementerian Kependudukan dan Pembangunan Keluarga/BKKBN terus mendorong partisipasi pria dalam program Keluarga Berencana. Salah satu langkahnya adalah peningkatan layanan vasektomi sebagai Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP).
Pemerintah menyiapkan dukungan biaya operasional hingga Rp1,5 juta per kasus untuk memperkuat pelayanan vasektomi. Langkah ini diharapkan meningkatkan akses dan penerimaan metode kontrasepsi pada pria.
Ketiga perkembangan ini memperlihatkan beragam fokus kebijakan publik saat ini: dari regulasi sektor keuangan, mitigasi dampak perubahan iklim pada kesehatan, hingga upaya peningkatan layanan kesehatan reproduksi. Ketiganya diperkirakan akan terus dipantau oleh pembuat kebijakan dan publik ke depan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
BPSDM Sumut Klaim 37.000 ASN Telah Ikuti Pelatihan sejak 2020
BPSDM Sumut menyebut 37.000 ASN telah mengikuti pelatihan sejak 2020 hingga menjelang akhir 2026, dengan fok...
Bupati Sergai Tekankan Penguatan Perpustakaan Sekolah
Bupati Sergai minta pengelolaan perpustakaan sekolah ditingkatkan lewat tata kelola, layanan, dan transforma...
APVI Kritik Rencana Perda Larangan Vape di Sumut, Ratusan Pekerja Terancam
APVI DPW Sumbagut menilai rencana Perda larangan vape di Sumut dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha dan beri...
Kepala BPSDM Sumut Akui Istri Pejabat Bekerja di Instansi yang Sama
Kepala BPSDM Sumut akui istri pejabat eselon IV bekerja di lembaga yang sama; kasus dilaporkan ke Inspektora...
Medan Raih Penghargaan Anti-Fraud JKN, Kontroversi Sibayak
Medan meraih Terbaik II Anti-Fraud JKN pada INAHAFF 2026; sorotan offroad Gunung Sibayak dan laporan dugaan...
Wali Kota Illiza Sambut Delegasi CSS XXIV di Banda Aceh
Wali Kota Illiza menyambut delegasi CSS XXIV di Banda Aceh pada 17 Nov; acara termasuk penyerahan STBM Award...