Medan Raih Penghargaan Anti-Fraud JKN, Kontroversi Sibayak
Medan meraih penghargaan Terbaik II kategori Tim Pencegahan Kecurangan Jaminan Kesehatan Nasional (JKN) pada ajang 2nd Indonesia Healthcare Anti-Fraud Forum (INAHAFF) Conference 2026 di Jakarta, Rabu (18/11). Penghargaan diberikan sebagai bentuk apresiasi atas komitmen pemerintah daerah memperkuat pencegahan dan pengendalian kecurangan dalam penyelenggaraan Program JKN.
Rinci Penghargaan Anti-Fraud JKN
Penghargaan kategori kabupaten/kota tersebut menempatkan beberapa daerah dalam posisi pemenang berdasarkan upaya pencegahan kecurangan pelayanan kesehatan. Selain Medan, terdapat dua daerah lain yang mendapat peringkat teratas.
- Terbaik I: Kabupaten Purbalingga
- Terbaik II: Kota Medan
- Terbaik III: Kabupaten Banyumas
Penghargaan ini mendorong pemerintahan daerah untuk terus meningkatkan mekanisme pengawasan dan transparansi dalam pelaksanaan program JKN.
Kritik atas Kegiatan Offroad di Gunung Sibayak
Kegiatan bertajuk Sibayak Mountain Enduro yang berlangsung Minggu (15/11) mendapat sorotan dari pegiat lingkungan. Acara yang mengusung konsep offroad menuju puncak Gunung Sibayak dinilai berpotensi mengancam kawasan hutan dan kelestarian ekosistem di sekitar gunung.
Ridwan Ali Ibrahim MH, yang akrab disapa Ikel, menyerukan penghentian perambahan hutan lindung dan meminta perhatian serius dari penyelenggara serta pihak berwenang.
"Tidak ada alasan maupun dasar yang pantas untuk melakukan perambahan hutan lindung,"
Kritik ini menekankan pentingnya penegakan aturan lingkungan untuk melindungi kawasan rawan dari kerusakan akibat kegiatan offroad.
Dosen PTS Lapor Dugaan Manipulasi Dokumen ke Polda Sumut
Seorang dosen tetap dari perguruan tinggi swasta (PTS) di Kota Medan resmi melaporkan dugaan manipulasi dokumen ke Direktorat Reskrimum Polda Sumatera Utara. Laporan itu disampaikan pada Rabu (18/11) dan sudah tercatat secara resmi di kepolisian.
Kuasa hukum pelapor, Juliadi Kaban, menyebutkan bahwa laporan tercatat dengan nomor:
- LP/B/1691/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA
"Perkara ini telah resmi dilaporkan ATS ke Kepolisian Daerah Sumatera Utara (Polda Sumut) dengan Nomor Laporan Polisi: LP/B/1691/X/2026/SPKT/POLDA SUMATERA UTARA terkait dugaan pemalsuan surat,"
Juliadi menjelaskan pelapor diangkat sebagai dosen tetap berdasarkan surat keputusan Nomor: 008/SK/YPTPI/V/2018 tertanggal 17 Mei 2018. Laporan ini menandai langkah hukum yang diambil untuk menuntaskan dugaan pemalsuan tersebut.
Implikasi dan Langkah Selanjutnya
Ketiga isu—penghargaan anti-fraud, kritik kegiatan offroad, dan laporan dugaan pemalsuan—menunjukkan fokus publik pada tata kelola pemerintahan, perlindungan lingkungan, dan penegakan hukum. Penghargaan INAHAFF memberi tekanan positif bagi pemerintah daerah untuk memperkuat pengawasan JKN, sementara sorotan lingkungan dan laporan polisi menuntut respons dari otoritas terkait.
Publik dan pemangku kepentingan kini menunggu tindak lanjut resmi dari pihak berwenang atas laporan pemalsuan serta langkah perlindungan kawasan hutan yang lebih tegas.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Bupati Sergai Tekankan Penguatan Perpustakaan Sekolah
Bupati Sergai minta pengelolaan perpustakaan sekolah ditingkatkan lewat tata kelola, layanan, dan transforma...
APVI Kritik Rencana Perda Larangan Vape di Sumut, Ratusan Pekerja Terancam
APVI DPW Sumbagut menilai rencana Perda larangan vape di Sumut dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha dan beri...
Kepala BPSDM Sumut Akui Istri Pejabat Bekerja di Instansi yang Sama
Kepala BPSDM Sumut akui istri pejabat eselon IV bekerja di lembaga yang sama; kasus dilaporkan ke Inspektora...
Wali Kota Illiza Sambut Delegasi CSS XXIV di Banda Aceh
Wali Kota Illiza menyambut delegasi CSS XXIV di Banda Aceh pada 17 Nov; acara termasuk penyerahan STBM Award...
Operasi Zebra Toba 2026: Satlantas Batubara Sosialisasi dan Penindakan
Satlantas Polres Batubara sosialisasi Operasi Zebra Toba 2026 sejak 18 Nov, menertibkan pelanggar dan mengam...
Banpres Rp1,848 M untuk 616 UMKM Tapanuli Utara
Sebanyak 616 UMKM terdampak bencana di Tapanuli Utara menerima Banpres tahap I senilai Rp1,848 miliar, masin...