Lokal

Kepala BPSDM Sumut Akui Istri Pejabat Bekerja di Instansi yang Sama

Bagikan:
Kantor Gubernur Sumut tempat Kepala BPSDM memberi keterangan tentang dugaan nepotisme

MEDAN — Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Sumatera Utara, Agustinus Panjaitan, mengakui adanya pejabat eselon IV yang istrinya bertugas di BPSDM. Pengakuan disampaikan saat isu dugaan nepotisme dan benturan kepentingan mencuat, Rabu (18/11), di Kantor Gubernur Sumut, Jalan Pangeran Diponegoro, Medan.

Pengakuan dan konteks dugaan

Agustinus menjelaskan istri pejabat dimaksud berstatus Widyaiswara Ahli Madya, salah satu dari sekitar 18 widyaiswara di BPSDM. Ia menegaskan hubungan keluarga itu tidak serta-merta berarti penyimpangan.

“Mungkin itu yang ada hubungan kedekatan karena itu istri beliau. Tapi saya pastikan mereka bekerja secara profesional, termasuk istri beliau sebagai pengajar di BPSDM,”

Tindakan yang ditempuh lembaga

Isu ini sebelumnya disorot melalui surat Sekretaris Daerah Sumut yang menyebut potensi benturan kepentingan. Menanggapi hal itu, Agustinus menyampaikan BPSDM telah melaporkan kondisi ke Inspektorat Sumut untuk memperoleh pandangan dan kemungkinan tindak lanjut.

“Kami sudah laporkan ke Bapak Inspektur terkait ini. Mungkin nanti ada tindak lanjut,”

Agustinus juga menyebut salah satu opsi penanganan adalah mutasi, baik terhadap istri maupun sang suami.

“Kita akan carikan solusinya,”
ujarnya.

Pernyataan soal rekrutmen keluarga

Selain itu, Agustinus membantah kabar bahwa anak dan tetangga pejabat tersebut turut direkrut sebagai tenaga honorer di BPSDM. Ia menegaskan pola rekrutmen di BPSDM hanya untuk PNS dan menggunakan pihak ketiga untuk kebutuhan non-PNS.

“Tidak ada rekrut honor. Selain PNS, hanya ada PT (pihak ketiga). Anaknya juga saya pastikan tidak ada,”

Ia kembali menegaskan seluruh pegawai di BPSDM bekerja profesional dan tidak terjadi penyalahgunaan wewenang.

“Kita menjunjung tinggi profesionalisme sebagai penyelenggara pengembangan kompetensi SDM,”

Tuntutan publik dan prospek penyelidikan

Di luar kantor, mahasiswa bernama Abdul mendesak Gubernur Sumut, Bobby Nasution, untuk mengambil tindakan tegas. Abdul menilai memasukkan keluarga tanpa seleksi adalah pelanggaran yang merusak sistem merit dan termasuk nepotisme.

“Jangan diam saja. Ini kelakuan pejabat sudah tidak normal lagi, merugikan negara karena merekrut keluarga untuk bekerja,”

Ia juga menuntut penyelidikan oleh Kejaksaan Tinggi Sumut dan pemeriksaan terhadap pejabat serta keluarga yang disebut.

“Pasti ini mengarah ke dugaan korupsi juga. Oknum pejabat harus tahu diri, jangan keluarga yang dikayakan, tetapi pelayanan masyarakat yang harus diperkuat,”

Implikasi dan langkah ke depan

Kasus ini menempatkan isu integritas birokrasi dan mekanisme seleksi ASN dalam sorotan. Langkah Inspektorat dan kemungkinan mutasi akan menjadi penentu arah penyelesaian. Jika ditemukan pelanggaran, aparat penegak hukum dapat meneruskan penyelidikan.

Pengawasan ketat dan transparansi proses mutasi atau penunjukan di BPSDM menjadi penting untuk memulihkan kepercayaan publik.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait