Lokal

APVI Kritik Rencana Perda Larangan Vape di Sumut, Ratusan Pekerja Terancam

Bagikan:
Ilustrasi vape di toko; isu Perda larangan vape Sumut dan ancaman bagi pelaku usaha

MEDAN — Asosiasi Personal Vaporizer Indonesia (APVI) DPW Sumbagut menolak rencana pembentukan Peraturan Daerah (Perda) yang melarang peredaran vape di Sumatera Utara. Organisasi ini menilai kebijakan itu dibuat tanpa melibatkan pelaku usaha dan berisiko memutus mata pencaharian ratusan pekerja, distributor, sales, serta pemilik toko.

Kritik dan tuntutan dialog

APVI menyatakan tidak pernah diundang dalam pembahasan regulasi oleh Pemerintah Provinsi maupun DPRD Sumut, meski organisasi ini menaungi pelaku usaha vape di daerah itu. Humas APVI DPW Sumbagut, Dian Asti Nababan, menegaskan pihaknya belum pernah dilibatkan.

"Belum pernah sekalipun, saya bisa menjamin, kita mendapatkan undangan tersebut,"

Dian menilai proses penyusunan kebijakan menunjukkan minimnya ruang dialog antara pembuat kebijakan dan pihak yang terdampak. "Kita ngerasa kayak anak tiri," tambahnya.

Dampak ekonomi dan sosial

APVI memperingatkan bahwa pelarangan total akan berdampak luas. Menurut Dian, jumlah toko vape di Kota Medan mencapai sekitar 200 toko, belum termasuk cabang, tenaga sales, distributor, dan pemilik stok.

Setiap toko setidaknya mempekerjakan satu karyawan, sehingga penutupan toko berpotensi mempengaruhi puluhan hingga ratusan pekerja di wilayah ini. APVI meminta pemerintah menghitung konsekuensi ekonomi dan sosial sebelum mendorong larangan menyeluruh.

Tuntutan pemeriksaan dan kesiapan patuh

Seiring berkembangnya isu vape sebagai pintu masuk peredaran narkotika, APVI menantang aparat penegak hukum melakukan pemeriksaan langsung ke toko-toko vape legal. Dian menyatakan asosiasi siap menerima tindakan tegas jika ditemukan pelanggaran.

"Apabila ada kedapatan liquidnya mengandung narkoba, kita siap untuk larangan total,"

Sebab itu, APVI meminta kepolisian, Badan Narkotika Nasional (BNN), dan Bea Cukai memeriksa dugaan penyalahgunaan tersebut sebelum kebijakan pelarangan diberlakukan.

APVI juga mengklaim sebagian besar anggotanya telah mematuhi aturan, antara lain menggunakan pita cukai pada liquid dan menerapkan ketentuan internal:

  • Pembeli minimal berusia 21 tahun
  • Melarang anak di bawah umur dan pelajar berseragam masuk
  • Tidak menjual liquid tanpa pita cukai

Alternatif kebijakan dan penutup

APVI menegaskan tidak menolak pengaturan yang ketat. Mereka membuka kemungkinan penerapan mekanisme perizinan khusus, pengawasan lebih ketat, dan kepatuhan terhadap kawasan tanpa rokok (KTR). Dian menyarankan dialog terbuka agar kebijakan tidak dibuat sepihak.

"Kita didengarkan, kita juga mendengarkan. Itu kan take and give,"

APVI meminta DPRD Sumut menggelar rapat dengar pendapat (RDP) yang melibatkan semua pemangku kepentingan sebelum mengambil keputusan yang berpotensi menghentikan usaha dan merugikan masyarakat.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait