Warga Parbuluan IV Pertanyakan Pembangunan Jalan Diduga untuk Kepentingan Pribadi
SIDIKALANG — Tokoh masyarakat dan warga Desa Parbuluan IV, Kecamatan Parbuluan, Kabupaten Dairi meminta penjelasan kepada Pemerintah Kabupaten Dairi dan Kepala Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang (PUTR) terkait pembangunan jalan di Pucuk Hite yang diduga hanya untuk kepentingan pribadi. Permintaan itu disampaikan menyusul pemasangan spanduk protes di lokasi proyek pada Kamis (19/11).
Warga pasang spanduk dan lontarkan pertanyaan
Spanduk protes dipasang di proyek yang sedang dikerjakan. Warga mempertanyakan urgensi proyek karena lokasi jalan menuju ladang dan bukan area pemukiman.
Mereka menilai ada ketidakjelasan tujuan pembangunan. Selain itu, warga menyebutkan masih banyak jalan pertanian lain yang lebih membutuhkan perbaikan.
"Kita mempertanyakan Pemkab Dairi dan Kadis PUTR Dairi, kenapa uang rakyat digunakan hanya untuk kepentingan seseorang,"
Tuduhan terkait kepemilikan lahan
Berdasarkan informasi warga, jalan yang dibangun menuju ladang yang disebut-sebut dimiliki seorang anggota DPR berinisial HP. Tuduhan ini menjadi alasan utama kemarahan warga.
Warga menuntut penjelasan mengenai dasar pemilihan lokasi dan penetapan prioritas proyek infrastruktur.
Keterangan pejabat proyek
Pejabat Pembuat Komitmen proyek, David Pasaribu, dikonfirmasi melalui pesan WhatsApp. Ia menyatakan belum dapat berkomentar terkait proses awal pengusulan kegiatan tersebut.
"Saya cuman melaksanakan kegiatan yang DPA-nya sudah disahkan," kata David.
Rincian proyek
Pantauan di lapangan menunjukkan plank proyek mencantumkan Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang dengan kegiatan urusan penyelenggaraan prasarana, sarana, utilitas umum (PSU) perumahan. Namun sepanjang ruas jalan tidak ditemukan rumah, dan kondisi jalan tampak menanjak.
Nilai kontrak pekerjaan tercatat sebesar Rp193.781.000. Masa pekerjaan tertera Oktober sampai Desember 2026. Sumber dana berasal dari APBD Kabupaten Dairi (TKD) 2026 dan pelaksana proyek adalah CV Jangga Pulo Gotting.
Dampak dan tuntutan warga
Protes ini memicu kekhawatiran soal kejelasan penggunaan anggaran daerah dan prioritas pembangunan infrastruktur. Warga meminta penjelasan resmi dari pemerintah daerah dan instansi terkait agar polemik cepat ditangani.
Pihak terkait diharapkan memberikan klarifikasi dan transparansi agar kepercayaan publik terhadap pengelolaan anggaran daerah tetap terjaga.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Telkomsel dan Diskominfo Labura Perkuat Sinergi Jaga Layanan
Telkomsel dan Diskominfo Labuhanbatu Utara memperkuat koordinasi untuk menjaga kualitas layanan komunikasi d...
DPRD Sumut Belum Putuskan Larangan Vape, Butuh Kajian Hukum dan Kesehatan
DPRD Sumut masih mengkaji revisi Perda terkait vape; belum diputuskan larangan total atau pengendalian ketat...
Data Desil Tak Akurat, Bantuan Pendidikan Berisiko Salah Sasaran
Rapidin Simbolon minta evaluasi data desil yang dinilai keliru karena berisiko membuat keluarga miskin kehil...
DPRD Minta Dinas LHK Tegas soal Alat Berat dan Motor Trail di Sibayak
DPRD Sumut mendesak Dinas LHK tegas menindak alat berat dan motor trail yang melintasi Gunung Sibayak meski...
Polsek Na IX-X Tangkap Tersangka Sabu di Labuhanbatu Utara
Polsek Na IX-X menangkap Longgom (23) di Labuhanbatu Utara, menyita sabu bruto 2,71 gram dan sejumlah alat i...
Polsek Tanjung Beringin Tangkap Perempuan Pemilik 12 Paket Sabu
Personel Polsek Tanjung Beringin menangkap perempuan pemilik 12 paket sabu di Dusun XIII, Desa Pekan Tanjung...