Lokal

DPRD Minta Dinas LHK Tegas soal Alat Berat dan Motor Trail di Sibayak

Bagikan:
Kawasan kaki Gunung Sibayak dengan jalur berlumpur dan aktivitas alat berat

Medan. Anggota Komisi B DPRD Sumatera Utara, Rudi Alfahri Rangkuti, mendesak Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut mengambil tindakan tegas setelah muncul video yang memperlihatkan aktivitas alat berat dan rombongan motor trail melintasi kaki Gunung Sibayak, meski kawasan itu masih ditutup sementara untuk pendakian. Pernyataan itu disampaikan pada Selasa (17/11).

Video pemicu desakan

Rekaman yang beredar menunjukkan alat berat bekerja dan sejumlah pengendara motor trail melintas di jalur kawasan Sibayak. Kondisi ini memicu pertanyaan publik tentang efektivitas kebijakan penutupan sementara yang sebelumnya dikeluarkan Dinas LHK Sumut.

Menurut Rudi, jika penutupan diberlakukan, akses bagi kendaraan berat dan sepeda motor tidak seharusnya diizinkan. Ia menilai keberadaan alat berat dan motor trail di area tertutup menimbulkan kesan pembiaran atau pelanggaran aturan.

Permintaan klarifikasi dan tindakan

Rudi meminta Dinas LHK Sumut memberikan penjelasan terbuka apakah ada izin resmi untuk kegiatan tersebut. Jika tidak ada izin, DPRD menuntut langkah tegas dari instansi berwenang.

Kalau memang kegiatan itu mempermudah masyarakat untuk melakukan pendakian, kita mendukung. Tetapi harus ada izin resmi dari pihak yang berwenang.

Jangan sampai kegiatan berlangsung tanpa izin.

Ia menegaskan bahwa dugaan pelanggaran tidak boleh hanya diselesaikan dengan teguran. Jika ditemukan unsur pidana, proses hukum harus dilanjutkan sesuai ketentuan.

Risiko keselamatan dan lingkungan

Selain persoalan izin, Rudi juga memperingatkan risiko keselamatan peserta motor trail. Musim hujan membuat jalur berlumpur, banyak kubangan, dan kondisi jalan licin sehingga berpotensi menimbulkan kecelakaan serius.

Menurutnya, penyelenggara dan pihak terkait tidak boleh mengabaikan bahaya tersebut karena bisa berujung korban jiwa.

Imbas pada citra pemerintah dan langkah yang diminta

Rudi menyatakan pembiaran aktivitas tanpa izin dapat merusak citra pemerintah, khususnya instansi yang mengelola kawasan konservasi. Ia meminta tindakan konkret agar publik tidak beranggapan ada persetujuan atau keterlibatan pihak terkait bila pelanggaran dibiarkan.

Rudi berharap Dinas LHK Sumut segera turun ke lapangan, memastikan semua aktivitas di Sibayak sesuai ketentuan, serta menjaga kelestarian lingkungan dan keselamatan masyarakat.

Permintaan klarifikasi dan penegakan aturan ini penting untuk menjamin perlindungan kawasan serta keamanan pengunjung di masa mendatang.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait