Data Desil Tak Akurat, Bantuan Pendidikan Berisiko Salah Sasaran
Jakarta. Anggota Komisi XIII DPR RI dari Fraksi PDI Perjuangan, Rapidin Simbolon, menilai data desil kesejahteraan yang menjadi dasar penyaluran bantuan pemerintah tidak mencerminkan kondisi riil masyarakat. Pernyataan itu diungkapkan saat rapat kerja dengan Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro di Gedung DPR RI, Rabu (18/11).
Data desil dinilai tidak mencerminkan kondisi riil
Menurut Rapidin, ada ketidaksesuaian serius dalam pengelompokan desil. Beberapa warga yang relatif mampu tercatat di desil 1, sementara keluarga yang hidup serba terbatas justru berada di desil 6 dan 7. Akibatnya, kriteria penerima bantuan menjadi bias.
Risiko salah sasaran pada bantuan pendidikan
Ketidaktepatan klasifikasi ini berdampak langsung pada akses masyarakat terhadap program sosial. Rapidin menekankan kekhawatirannya terkait bantuan pendidikan, yang menentukan masa depan generasi muda.
“Jangan sampai program pemerintah sudah dirancang dengan anggaran yang besar, tetapi masyarakat yang seharusnya menjadi penerima manfaat justru tidak bisa mengaksesnya. Kita harus melihat kondisi riil masyarakat, bukan semata-mata berpedoman pada angka dalam sistem yang ternyata belum sesuai dengan kenyataan di lapangan.”
Ia menambahkan bahwa masih terdapat anak dari keluarga kurang mampu, dari SD hingga perguruan tinggi, yang kesulitan memperoleh bantuan meski kebutuhan ekonomi keluarganya nyata.
“Bagaimana mungkin kita berbicara tentang peningkatan kualitas sumber daya manusia apabila anak-anak dari keluarga tidak mampu justru kesulitan mendapatkan bantuan pendidikan? Jangan sampai persoalan pendataan membuat mereka kehilangan kesempatan untuk bersekolah dan melanjutkan pendidikan ke jenjang yang lebih tinggi.”
Pengakuan masalah dalam pelaksanaan program
Wakil Menteri Sekretaris Negara Juri Ardiantoro mengakui persoalan serupa juga terjadi pada pelaksanaan Kartu Indonesia Pintar (KIP). Syarat penerima yang mengacu pada desil 1 sampai 4 belum sepenuhnya menjangkau calon mahasiswa yang membutuhkan bantuan namun tercatat di desil di atas kelompok tersebut.
Tuntutan perbaikan dan verifikasi data
Rapidin meminta agar masalah ini menjadi agenda evaluasi menyeluruh. Ia menilai perbaikan teknis saja tidak cukup. Harus ada kepastian lembaga yang bertanggung jawab atas validasi, pemutakhiran, dan pengawasan data kesejahteraan masyarakat.
Selain itu, Rapidin meminta aspirasi tersebut disampaikan kepada Presiden melalui Kementerian Sekretariat Negara dan membuka ruang pelibatan Badan Pusat Statistik untuk memberikan dasar metodologi dan mekanisme verifikasi yang dapat dipertanggungjawabkan.
- Identifikasi lembaga penanggung jawab validasi data
- Pelibatan BPS untuk metodologi dan verifikasi
- Evaluasi menyeluruh sistem pendataan desil
Kesimpulan: DPR meminta pemerintah segera evaluasi sistem pendataan desil agar bantuan sosial, terutama pendidikan, tepat sasaran dan tidak meninggalkan keluarga kurang mampu akibat kesalahan administrasi.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Polsek Tanjung Beringin Tangkap Perempuan Pemilik 12 Paket Sabu
Personel Polsek Tanjung Beringin menangkap perempuan pemilik 12 paket sabu di Dusun XIII, Desa Pekan Tanjung...
DPRD Medan Pertanyakan Dana dan Urgensi Program Sapa Warga
DPRD Medan minta penjelasan sumber anggaran dan urgensi program Sapa Warga serta keterlibatan fraksi dalam p...
Personel Polrestabes Medan Diamankan Usai Video Vape Getar Viral
Anggota Polrestabes Medan diamankan setelah video mengonsumsi vape getar viral; personel diperiksa dan diken...
Wali Kota Wesly Dukung Program Muhammadiyah Pematangsiantar
Wali Kota Wesly Silalahi menerima pengurus PD Muhammadiyah Pematangsiantar (17/11) dan mendukung muktamar se...
PW PUI Dukung Tindakan Atasi Kerusakan Gunung Sibayak
PW PUI Sumut dukung sikap DPRD dan respons Gubernur Bobby atas perusakan ekosistem di Gunung Sibayak; minta...
Dirut LPH LPPOM MUI Sumut 2026–2031 Perkuat Layanan Halal
Dr. Ricky Andi Syahputra resmi pimpin LPH LPPOM MUI Sumut 2026–2031; fokus pada sinergi kelembagaan, peningk...