Lokal

DPRD Medan Pertanyakan Dana dan Urgensi Program Sapa Warga

Bagikan:
Ilustrasi kegiatan Sapa Warga dan pelayanan publik di Medan

Medan — Anggota Komisi III DPRD Medan, Godfried Effendi Lubis, secara terbuka mempertanyakan kejelasan sumber anggaran dan urgensi pelaksanaan dua program andalan Wali Kota Medan, Rico Waas: Gotong Royong dan Sapa Warga. Pernyataan itu disampaikan Kamis (19/11) setelah pembahasan R-APBD 2027 di rapat Badan Anggaran (Banggar).

Pertanyaan soal sumber anggaran

Godfried mengatakan pihak DPRD tidak menemukan nomenklatur anggaran untuk kegiatan Sapa Warga saat membahas R-APBD 2027. Menurutnya, penjelasan dari Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) tidak memadai mengenai asal dana pelaksanaan kegiatan yang rutin digelar tiap pekan.

"Sumber anggarannya pun tidak jelas. Ini kegiatan misterius. Kita sudah pertanyakan di rapat Banggar saat pembahasan R-APBD 2027, tidak ditemukan nomenklaturnya,"

Dia menegaskan tuntutan itu bukan tanpa dasar. Dalam rapat, TAPD dinilai belum mampu memaparkan mekanisme pembiayaan setiap agenda Sapa Warga.

"Sudah kita tanya, setiap melakukan kegiatan Sapa Warga, dari mana uangnya. Kita tidak setuju kalau setiap melaksanakan Sapa Warga, lalu camat, lurah dan Kepling yang dibebankan,"

Pelaksanaan malam hari dan keterlibatan fraksi

Selain soal anggaran, Godfried menyoroti pola pelaksanaan kegiatan yang dianggap janggal. Beberapa sesi Sapa Warga digelar malam hari dan menurut dia hanya melibatkan satu fraksi di DPRD Medan.

"Apa urgensinya dilaksanakan malam hari. Dan kenapa hanya melibatkan salah satu fraksi di DPRD Medan,"

Dia menilai jika program itu merupakan agenda resmi Pemko Medan, keterlibatan seharusnya lebih proporsional. DPRD sebagai mitra sejajar pemerintah berhak dilibatkan dan diberi akses pengawasan.

Desakan transparansi dan pertanggungjawaban

Godfried mendesak Wali Kota memberikan penjelasan terbuka kepada publik mengenai pertanggungjawaban biaya dan mekanisme pelaksanaan program tersebut. Ia meminta agar perencanaan dan anggaran untuk 2027 ditetapkan secara transparan.

"Kita minta penjelasan pertanggungjawaban Wali Kota Medan. Biaya Sapa Warga dari mana. Untuk pelaksanaan 2027 pun patut transparan,"

Ia juga mengingatkan agar seluruh kegiatan pemerintah memiliki dasar hukum dan nomenklatur anggaran yang jelas. Godfried memperingatkan agar tidak ada kegiatan yang berjalan di luar prosedur berlaku.

"Janganlah ada kegiatan siluman. Harus jelas kegiatannya dan pertanggungjawaban kegiatannya,"

Permintaan klarifikasi dari DPRD ini membuka urgensi pembahasan lebih lanjut antara legislatif dan eksekutif sebelum R-APBD 2027 disahkan. DPRD menuntut agar alur anggaran dan pelibatan lembaga diatur demi keterbukaan dan akuntabilitas.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait