Lokal

DPRD Sumut Belum Putuskan Larangan Vape, Butuh Kajian Hukum dan Kesehatan

Bagikan:
Ilustrasi vape di etalase toko dengan latar peraturan daerah

MEDAN — DPRD Sumatera Utara masih belum memutuskan apakah akan melarang rokok elektronik (vape) melalui revisi Perda Nomor 1 Tahun 2019. Pembahasan Ranperda perubahan tentang fasilitasi pencegahan penyalahgunaan narkotika, psikotropika, dan zat adiktif lainnya masih berlangsung, dengan fokus kajian hukum, kesehatan, serta dampak sosial-ekonomi.

Status pembahasan Ranperda

Ketua Bapemperda DPRD Sumut, Darma Putra Rangkuti, mengatakan pembahasan substansi aturan masih terbuka. Belum ada keputusan final apakah pengaturan berupa larangan total atau pengendalian ketat.

“Seluruh substansi masih terbuka untuk dikaji, didalami, dan disempurnakan,”

Darma menyatakan setiap norma yang dimasukkan harus berlandaskan alasan ilmiah dan dasar hukum yang jelas. Ia menekankan regulasi tidak boleh dibentuk hanya berdasarkan kekhawatiran atau asumsi semata.

“Kami tidak ingin membentuk regulasi hanya berdasarkan kekhawatiran atau asumsi. Setiap norma yang dimasukkan harus mempunyai alasan, dasar ilmiah, dan landasan hukum yang jelas,”

Pertimbangan hukum dan kesehatan

Bapemperda menilai perlu menguji kewenangan daerah dalam mengatur produk rokok elektronik. Acuan yang jadi rujukan termasuk UU Nomor 17 Tahun 2023 dan PP Nomor 28 Tahun 2024, khususnya ketentuan yang mengatur pengamanan produk tembakau dan penetapan kawasan tanpa rokok.

Anggota dewan akan memastikan apakah larangan menyeluruh memiliki delegasi kewenangan yang cukup, atau apakah lebih tepat merumuskan pengaturan sebagai pembatasan dan pengendalian.

Dampak ekonomi dan partisipasi publik

Darma mengingatkan kebijakan pelarangan bisa berdampak langsung pada kegiatan ekonomi. Kelompok yang berisiko terdampak meliputi pengusaha, distributor, pedagang, serta pelaku UMKM.

Bapemperda menyarankan ruang partisipasi bagi berbagai pihak terkait untuk mendapatkan data dan masukan komprehensif.

  • Komunitas pengguna vape
  • Akademisi dan organisasi kesehatan
  • BNN, Polda, dan aparat penegak hukum
  • Pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah

Opsi regulasi dan bukti yang dibutuhkan

Beberapa opsi pengaturan yang dipertimbangkan antara lain pembatasan penggunaan di lingkungan tertentu, larangan di sekolah dan fasilitas kesehatan, serta pengawasan distribusi dan penjualan.

  • Larangan penjualan kepada anak
  • Pengawasan kandungan dan keamanan produk
  • Pencegahan penyalahgunaan perangkat untuk mengonsumsi narkotika
  • Peningkatan edukasi masyarakat

Bapemperda meminta data resmi dari BNN Sumut, Polda Sumut, dan Dinas Kesehatan. Data ini harus menjelaskan jumlah kasus penyalahgunaan vape untuk zat terlarang, jenis zat, kelompok pengguna, dan wilayah kejadian.

Langkah selanjutnya

Sebelum pengambilan keputusan, DPRD akan menuntut naskah akademik dan kajian komprehensif yang mencakup risiko kesehatan, pola penyalahgunaan, serta dampak sosial-ekonomi. Jika Perda disahkan, DPRD akan melakukan pengawasan pelaksanaan melalui rapat kerja dan evaluasi bersama Pemprov dan perangkat daerah.

Hingga kini belum ada kepastian bentuk akhir pengaturan maupun data konkret yang menjadi dasar urgensi pelarangan. Pembahasan tetap membutuhkan bukti dan kajian yang dapat dipertanggungjawabkan.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait