PDI-P DPRD Jember Tolak Pinjaman Daerah Rp786 Miliar

JEMBER — Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember menolak rencana Pemerintah Kabupaten Jember mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp786 miliar melalui skema Lembaga Keuangan Bukan Bank (LKBB). Penolakan disampaikan dalam rapat Badan Anggaran DPRD Jember di Ruang Badan Musyawarah, Senin (3/8/2026), dengan alasan pemerintah masih dapat melakukan efisiensi belanja sebelum menambah beban utang.

Alasan penolakan dan alternatif pembiayaan

Ketua Fraksi PDI Perjuangan DPRD Jember, Edi Cahyo Purnomo, menyatakan pemerintah perlu mengevaluasi program yang dinilai belum mendesak. Salah satu yang disorot adalah Program Bunga Desa, yang menurut fraksi memiliki fungsi serupa dengan kanal pengaduan masyarakat yang sudah ada.

Program Wadul Gus’e sudah terbukti efektif menerima dan menindaklanjuti laporan masyarakat. Karena itu, kami mempertanyakan mengapa anggaran Program Bunga Desa tidak diefisiensikan untuk mendukung pembangunan infrastruktur

Edi mengusulkan agar pembangunan penerangan jalan umum (PJU), yang diperkirakan membutuhkan sekitar Rp200 miliar, tidak dibiayai dari pinjaman. Ia menyarankan pengalihan anggaran dari organisasi perangkat daerah yang masih memiliki ruang efisiensi, termasuk Dinas Komunikasi dan Informatika.

Dampak fiskal jangka panjang

Fraksi PDI Perjuangan memperingatkan bahwa pinjaman daerah akan menambah beban fiskal pada tahun-tahun berikutnya. Berdasarkan perhitungan sementara fraksi, pembayaran pokok dan bunga pinjaman diperkirakan mencapai sekitar Rp280 miliar per tahun.

Kami tidak ingin ruang fiskal pemerintah daerah semakin sempit akibat kewajiban membayar cicilan utang

Catatan untuk pembiayaan layanan kesehatan

Ketua Komisi B DPRD Jember, Candra Ary Fianto, menyoroti rencana penggunaan sebagian dana pinjaman untuk pengembangan rumah sakit daerah. Ia memperingatkan agar pembiayaan layanan kesehatan tidak bergantung pada skema yang mendorong peningkatan target pendapatan rumah sakit.

Jangan sampai muncul kesan bahwa rumah sakit harus mengejar pendapatan untuk membayar pinjaman. Yang kita inginkan justru masyarakat Jember tetap sehat dan pelayanan kesehatannya semakin baik

Candra menegaskan dukungan terhadap peningkatan layanan kesehatan, termasuk pengadaan alat dan mutu layanan, tetapi anggaran tersebut menurutnya sebaiknya dipenuhi lewat penataan prioritas belanja.

Permintaan transparansi dan langkah selanjutnya

Anggota Badan Anggaran DPRD Jember, Widarto, menilai utang harus menjadi pilihan terakhir setelah seluruh potensi efisiensi dimaksimalkan. Ia menyinggung rekonsiliasi anggaran Program Bunga Desa yang disebut bernilai sekitar Rp90 miliar dan belum dipaparkan secara rinci.

Kalau anggaran itu benar tersedia dan bisa direalokasi, tentu akan membantu pembiayaan pembangunan infrastruktur tanpa harus menambah utang daerah

Fraksi PDI Perjuangan meminta pemerintah daerah membuka rincian hasil efisiensi anggaran dan alternatif pembiayaan sebelum DPRD memutuskan usulan pinjaman. DPRD dijadwalkan melanjutkan pembahasan usulan pembiayaan setelah pihak eksekutif menyampaikan data dan opsi yang diminta.