Menteri PU Minta Tindak Tegas Pegawai Terindikasi Judi Online

Menteri Pekerjaan Umum (PU) Dody Hanggodo meminta Inspektorat Jenderal Kementerian PU menindaklanjuti pegawai yang terindikasi terlibat judi online. Permintaan ini disampaikan untuk memastikan penanganan berlangsung transparan, berlandaskan bukti, dan sesuai ketentuan, termasuk proses hukum jika terdapat unsur pidana.

Verifikasi data: dari 4.000 ke 2.000 pegawai

Inspektorat Jenderal awalnya mencatat sekitar 4.000 nama pegawai yang diduga terkait aktivitas judi online. Setelah pemeriksaan awal, temuan itu mengerucut menjadi sekitar 2.000 nama untuk ditindaklanjuti lebih jauh.

Verifikasi dilakukan berdasarkan posisi pegawai, pola transaksi, tingkat keterlibatan, dan bukti pelanggaran lainnya. Hasil verifikasi kemudian diserahkan ke masing-masing Unit Organisasi untuk langkah selanjutnya.

"Setiap nama kami periksa berdasarkan data dan bukti yang tersedia. Selanjutnya Inspektorat Jenderal telah menyerahkan hasil verifikasi kepada masing-masing Unit Organisasi untuk ditindaklanjuti,"

Inspektur Jenderal Maulidya Indah Junica menegaskan pemeriksaan akan terus berlanjut untuk kasus yang butuh pendalaman.

Sanksi disiplin dan kemungkinan proses pidana

Menteri Dody menekankan bahwa pegawai yang terbukti melanggar harus dikenai sanksi sesuai aturan. Jika ada indikasi tindak pidana, kasus akan dilanjutkan ke mekanisme penegakan hukum.

"Kalau terbukti melanggar, jalankan sanksinya, kalau ditemukan unsur pidana, lanjutkan melalui proses hukum. Jangan ada yang ditutup-tutupi, dan jangan pula menghukum orang tanpa dasar yang cukup,"

Inspektorat menerapkan mekanisme penjatuhan sanksi disiplin menurut tingkat pelanggaran. Penanganan juga mencakup aspek pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang sesuai ketentuan yang berlaku.

Penguatan pengawasan dan pembinaan pegawai

Sekretaris Jenderal Kementerian PU, Apri Artoto, mengatakan temuan ini menjadi bahan evaluasi internal untuk memperkuat sistem pengawasan dan pembinaan pegawai.

"Kami melihat area mana yang perlu diperkuat, bagaimana upaya pembinaan dapat dilakukan secara lebih efektif. Serta, langkah-langkah pencegahan yang perlu ditingkatkan agar potensi risiko serupa dapat teridentifikasi dan ditangani sedini mungkin,"

Langkah preventif yang direncanakan meliputi perbaikan pengawasan transaksi, peningkatan edukasi integritas kepada aparatur sipil negara (ASN), dan evaluasi berkelanjutan atas mekanisme internal.

Implikasi dan langkah ke depan

Pemeriksaan yang transparan dan berlandaskan bukti bertujuan menjaga kepercayaan publik terhadap ASN dan institusi Kementerian PU. Instruksi Menteri dan tindak lanjut Inspektorat Jenderal menunjukkan upaya menjaga integritas serta akuntabilitas birokrasi.

Proses verifikasi dan penjatuhan sanksi masih berjalan, dan unit-unit terkait diminta memberi laporan perkembangan agar setiap temuan ditindaklanjuti sampai tuntas.