Politik

Sumur Resapan Jadi Solusi Pengendalian Banjir di Surabaya

Bagikan:

Surabaya — Ketua DPRD Kota Surabaya, Syaifuddin Zuhri, mengusulkan pembangunan sumur resapan sebagai alternatif pengendalian banjir selain bozem pada Jumat, 6 November 2026. Usulan ditujukan untuk kawasan permukiman padat, khususnya kampung yang sulit disediakan drainase primer berukuran besar.

Alternatif: sumur resapan dan bozem skala kecil

Syaifuddin menilai penanganan banjir harus menimbang karakter tata ruang dan ketersediaan lahan. Pembenahan saluran besar tidak cukup tanpa pengendalian limpasan di lingkungan permukiman.

Ia menjelaskan bozem tidak selalu harus berukuran besar. Penampungan skala kecil dapat disesuaikan dengan lahan dan kondisi setempat, sehingga lebih mudah diterapkan di kampung-kampung padat.

“Di kampung-kampung yang biasanya mengalami genangan, bisa dibuat lebih banyak sumur resapan di setiap titik. Jadi, air tidak langsung seluruhnya menuju saluran primer,” ujar Syaifuddin.

Perencanaan hulu ke hilir dan pembagian aliran

Syaifuddin mendorong pengembangan titik-titik penampungan dan resapan dari hulu hingga hilir. Tujuannya agar limpasan hujan terdistribusi, tidak menumpuk di saluran induk.

Menurutnya, pendekatan ini memungkinkan aliran terbagi: sebagian ke sumur resapan, sebagian tertampung di bozem, dan selebihnya mengalir lewat jaringan drainase.

“Selain menyempurnakan kapasitas daya tampung drainase, dari hulu ke hilir juga harus dihitung. Ketika drainase tidak bisa menampung volume air yang memadai di suatu kawasan, harus dicari titik-titik penampungan untuk menghambat aliran air,” kata Syaifuddin.

Pemeliharaan drainase dan peran masyarakat

Syaifuddin mengingatkan pentingnya pemeliharaan rutin terhadap saluran air. Sedimentasi dan sampah dapat mengurangi kapasitas aliran sehingga infrastruktur tidak bekerja optimal.

Ia mendorong pembagian peran yang jelas antara pemerintah kota dan warga. Pemkot fokus pada perencanaan dan pembangunan infrastruktur sesuai karakter wilayah. Warga berperan menjaga kebersihan dan kelancaran saluran di lingkungan mereka.

  • Pemerintah: membuat titik resapan dan bozem skala sesuai ketersediaan lahan.
  • Masyarakat: rutin membersihkan saluran dan menjaga penampungan agar tidak tersumbat.
  • Kolaborasi: sinkronisasi program hulu-hilir untuk mengurangi beban saluran induk.

“Sebesar apa pun salurannya, ketika sedimentasi terus menjadi pekerjaan rumah, masyarakat juga harus ikut merawat. Jadi, upaya resapan dan pemeliharaan saluran harus berjalan bersama,” pungkasnya.

Langkah ini menawarkan alternatif praktis untuk kawasan padat yang sulit mendapatkan lahan luas. Jika diterapkan secara terencana dan didukung pemeliharaan, beban drainase utama diharapkan berkurang saat hujan intensitas tinggi.

Bima Prakoso
Penulis
Bima Prakoso

Jurnalis politik dengan fokus pada dinamika partai, kebijakan publik, dan agenda pemerintahan.

Berita Terkait