Plt. Bupati Minta Evaluasi Usai Penurunan Stunting Langkat
Stabat, Pelaksana Tugas Bupati Langkat, Tiorita Br Surbakti, SH, memerintahkan seluruh Perangkat Daerah untuk memperkuat koordinasi dan mengevaluasi program pencegahan serta percepatan penurunan stunting menyusul anjloknya skor kinerja Kabupaten Langkat pada Semester I 2026.
Skor turun dari 72,97 (kategori sedang) pada 2025 menjadi 49,90 (kategori kurang) pada Semester I 2026, menurut paparan yang disampaikan Sekretaris Daerah Kabupaten Langkat, H. Amril, S.Sos., M.AP., saat membuka rapat koordinasi pemantauan kinerja pencegahan stunting, Senin (16/11), di Ruang Pola Kantor Bupati Langkat.
Hasil penilaian: penurunan signifikan pada Aksi Konvergensi
Menurut penilaian, penurunan total sebesar 23,07 poin tercermin pada tiga komponen utama. Rinciannya sebagai berikut:
| Komponen | Skor Semester I 2026 | Kategori |
|---|---|---|
| Aksi Konvergensi Stunting | 15,80 | Rendah |
| Capaian Layanan Kesehatan | 55,60 | Rendah |
| Kinerja Desa Stunting | 65,21 | Sedang |
Penurunan paling tajam terjadi pada Aksi Konvergensi, yang turun dari 85,58 menjadi 15,80. Layanan kesehatan juga mengalami penurunan dari 69,75 menjadi 55,60.
Arahan dan instruksi pemerintah daerah
“Penurunan ini harus menjadi perhatian serius seluruh kepala Perangkat Daerah, Camat, Kepala Puskesmas, serta petugas KB/PLKB. Perlu dilakukan evaluasi menyeluruh, memperkuat koordinasi lintas Perangkat Daerah, serta meningkatkan pelaksanaan intervensi hingga tingkat Desa,” tegas Sekdakab H. Amril.
Plt. Bupati menginstruksikan beberapa langkah konkrit. Pertama, Sekdakab diminta meningkatkan pengendalian dan koordinasi lintas Perangkat Daerah.
Kemudian, Bappeda Litbang diminta untuk mengoptimalkan Web Aksi Konvergensi Bina Bangda dan mengidentifikasi indikator yang belum tercapai. Dinas Kesehatan diminta mengevaluasi kinerja seluruh Puskesmas serta meningkatkan pelayanan gizi dan kesehatan ibu hamil, termasuk pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil dengan KEK, tablet tambah darah, imunisasi dasar lengkap, dan pemeriksaan kehamilan (ANC).
Peran Desa, TPPS, dan tenggat waktu perbaikan
Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa diminta memperkuat pembinaan melalui aplikasi eHDW, mengingat masih terdapat 91 desa dengan kinerja penanganan stunting kategori rendah. Pemkab juga menekankan optimalisasi dukungan program melalui Dana Desa.
Seluruh anggota Tim Percepatan Penurunan Stunting (TPPS) diminta bertanggung jawab atas indikator di Web Aksi Bina Bangda yang capaianannya masih di bawah 50 persen. Para Camat, Kepala Puskesmas, dan penyuluh KB/PLKB diminta memperkuat kolaborasi, khususnya di sembilan kecamatan yang pengisian aplikasinya di bawah 60 persen:
- Tanjung Pura
- Secanggang
- Kutambaru
- Hinai
- Bahorok
- Binjai
- Babalan
- Batang Serangan
- Kuala
Setiap Perangkat Daerah yang belum mencapai target diminta segera mengirimkan rencana perbaikan beserta tenggat waktu penyelesaian sebelum akhir November 2026. Pemkab akan terus melakukan monitoring dan evaluasi atas tindak lanjut tersebut.
Konteks dan harapan
“Jangan sampai kita hanya mampu menyusun program dan mengalokasikan anggaran, tetapi tidak mampu memastikan program tersebut benar-benar terlaksana dan memberikan manfaat bagi masyarakat,” tegas Plt. Bupati Tiorita.
Penutup arahannya menegaskan bahwa keberhasilan penurunan stunting tidak hanya diukur dari nilai penilaian, melainkan dari perbaikan status gizi anak, kualitas kesehatan ibu dan anak, serta terwujudnya generasi Kabupaten Langkat yang sehat, cerdas, dan berkualitas.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Kontroversi Penutupan Jalur Pendakian Gunung Sibayak
Pemprov Sumut perpanjang penutupan jalur Gunung Sibayak, namun video viral tunjukkan pembukaan jalur dan eks...
Banjir Melanda Tiga Wilayah di Sumut, Jalur Sumut-Sumbar Terputus
Hujan deras sejak 15 November memicu banjir di Medan, Padangsidimpuan, dan Madina; jalur Sumut–Sumbar terput...
DPRD Minta Pemko Medan Naikkan Honor Kader Posyandu Rp100 Ribu
DPRD Medan minta Pemko naikkan honor kader Posyandu yang hanya Rp100 ribu per bulan dan ubah pencairan insen...
Ijazah 11 Mahasiswa S2 UDA Dikembalikan Setelah Mediasi Polisi
Setelah tertahan tujuh bulan, ijazah 11 mahasiswa S2 Universitas Darma Agung dikembalikan usai mediasi Polre...
Kejari Limpahkan 25 Tersangka Kericuhan Matiti ke PN Tarutung
Kejari Humbang Hasundutan segera limpahkan 25 tersangka kericuhan Sarsiantar, Matiti ke PN Tarutung; 23 diti...
Kejati Sumut Naikkan Status Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Rantauprapat
Kejati Sumut menaikkan status kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan proyek kereta Rantauprapat ke penyidikan...