Kejati Sumut Naikkan Status Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Rantauprapat
Medan — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menaikkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek jalur kereta api Rantauprapat, mencakup wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Kota Pinang, dan Labuhanbatu Selatan, Tahun Anggaran 2017–2022. Keputusan penyidikan dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Sumut Nomor Print-10/L.2/Fd.2/09/2026 tertanggal 8 September 2026.
Status kasus dan dasar peningkatan
Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Asisten Tindak Pidana Khusus, Johnny William Pardede, membenarkan peningkatan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan ini dilakukan setelah tim penyelidik memaparkan temuan dalam gelar perkara yang dilaporkan kepada pimpinan.
Temuan awal penyelidikan
Menurut Johnny, tim penyelidik telah meminta klarifikasi dan keterangan dari puluhan saksi sebagai bagian dari proses awal. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut muncul dugaan adanya penyimpangan dalam proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah.
Dari hasil pemaparan tim penyelidik, didapat fakta sementara bahwa pada proses pembayaran ganti rugi lahan senilai puluhan miliar tersebut kepada masyarakat pemilik tanah untuk keperluan pengadaan tanah, diduga terjadi permasalahan
Johnny menyebutkan masalah yang teridentifikasi berkaitan dengan siapa penerima ganti rugi serta besaran luas lahan yang dibayarkan, yang diduga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kondisi itu diduga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.
Kondisi tersebut kami duga berpotensi mengakibatkan kerugian negara
Langkah penyidikan selanjutnya
Tim penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Sumut akan terus mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan dugaan tipikor ini. Penyidik juga akan mendalami pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melakukan perhitungan potensi kerugian negara sebelum menentukan status tersangka.
Penyidik juga akan mendalami pihak-pihak yang bertanggung jawab serta menghitung besaran potensi kerugian keuangan negara sebelum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut
Implikasi dan langkah selanjutnya
Peningkatan ke tahap penyidikan menandai langkah formal untuk menguak lebih rinci alur pembayaran dan penerima ganti rugi. Jika bukti cukup, proses akan berlanjut ke penetapan tersangka dan penyidikan substantif untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara serta siapa yang bertanggung jawab secara pidana.
Publik dan pihak terkait di daerah terdampak diperkirakan akan menunggu hasil pemeriksaan untuk mendapatkan kepastian mengenai besaran ganti rugi dan kejelasan hak atas tanah yang diperoleh kompensasi.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Kontroversi Penutupan Jalur Pendakian Gunung Sibayak
Pemprov Sumut perpanjang penutupan jalur Gunung Sibayak, namun video viral tunjukkan pembukaan jalur dan eks...
Banjir Melanda Tiga Wilayah di Sumut, Jalur Sumut-Sumbar Terputus
Hujan deras sejak 15 November memicu banjir di Medan, Padangsidimpuan, dan Madina; jalur Sumut–Sumbar terput...
DPRD Minta Pemko Medan Naikkan Honor Kader Posyandu Rp100 Ribu
DPRD Medan minta Pemko naikkan honor kader Posyandu yang hanya Rp100 ribu per bulan dan ubah pencairan insen...
Ijazah 11 Mahasiswa S2 UDA Dikembalikan Setelah Mediasi Polisi
Setelah tertahan tujuh bulan, ijazah 11 mahasiswa S2 Universitas Darma Agung dikembalikan usai mediasi Polre...
Kejari Limpahkan 25 Tersangka Kericuhan Matiti ke PN Tarutung
Kejari Humbang Hasundutan segera limpahkan 25 tersangka kericuhan Sarsiantar, Matiti ke PN Tarutung; 23 diti...
DPRD Medan Minta Penyelesaian Humanis Perselisihan Hubungan Industrial
Komisi II DPRD Medan minta PT Srikandi dan PT Musim Mas selesaikan perselisihan dengan Aldi Sandy Pratama se...