Lokal

Kejati Sumut Naikkan Status Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Rantauprapat

Bagikan:
Gedung Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara

Medan — Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara (Kejati Sumut) menaikkan status penanganan dugaan tindak pidana korupsi terkait pembayaran ganti rugi pembebasan lahan untuk proyek jalur kereta api Rantauprapat, mencakup wilayah Kabupaten Labuhanbatu, Kota Pinang, dan Labuhanbatu Selatan, Tahun Anggaran 2017–2022. Keputusan penyidikan dituangkan dalam Surat Perintah Penyidikan Kepala Kejati Sumut Nomor Print-10/L.2/Fd.2/09/2026 tertanggal 8 September 2026.

Status kasus dan dasar peningkatan

Kepala Kejaksaan Tinggi Sumatera Utara melalui Asisten Tindak Pidana Khusus, Johnny William Pardede, membenarkan peningkatan penanganan perkara dari tahap penyelidikan ke penyidikan. Peningkatan ini dilakukan setelah tim penyelidik memaparkan temuan dalam gelar perkara yang dilaporkan kepada pimpinan.

Temuan awal penyelidikan

Menurut Johnny, tim penyelidik telah meminta klarifikasi dan keterangan dari puluhan saksi sebagai bagian dari proses awal. Dari rangkaian pemeriksaan tersebut muncul dugaan adanya penyimpangan dalam proses pembayaran ganti rugi kepada masyarakat pemilik tanah.

Dari hasil pemaparan tim penyelidik, didapat fakta sementara bahwa pada proses pembayaran ganti rugi lahan senilai puluhan miliar tersebut kepada masyarakat pemilik tanah untuk keperluan pengadaan tanah, diduga terjadi permasalahan

Johnny menyebutkan masalah yang teridentifikasi berkaitan dengan siapa penerima ganti rugi serta besaran luas lahan yang dibayarkan, yang diduga tidak sesuai dengan kondisi di lapangan. Kondisi itu diduga berpotensi menimbulkan kerugian keuangan negara.

Kondisi tersebut kami duga berpotensi mengakibatkan kerugian negara

Langkah penyidikan selanjutnya

Tim penyidik Bidang Pidana Khusus Kejati Sumut akan terus mengumpulkan alat bukti untuk menguatkan dugaan tipikor ini. Penyidik juga akan mendalami pihak-pihak yang bertanggung jawab dan melakukan perhitungan potensi kerugian negara sebelum menentukan status tersangka.

Penyidik juga akan mendalami pihak-pihak yang bertanggung jawab serta menghitung besaran potensi kerugian keuangan negara sebelum menetapkan tersangka dalam perkara tersebut

Implikasi dan langkah selanjutnya

Peningkatan ke tahap penyidikan menandai langkah formal untuk menguak lebih rinci alur pembayaran dan penerima ganti rugi. Jika bukti cukup, proses akan berlanjut ke penetapan tersangka dan penyidikan substantif untuk menentukan ada tidaknya kerugian negara serta siapa yang bertanggung jawab secara pidana.

Publik dan pihak terkait di daerah terdampak diperkirakan akan menunggu hasil pemeriksaan untuk mendapatkan kepastian mengenai besaran ganti rugi dan kejelasan hak atas tanah yang diperoleh kompensasi.

Sarah Kurniawati
Penulis
Sarah Kurniawati

Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.

Berita Terkait