DPRD Medan Minta Penyelesaian Humanis Perselisihan Hubungan Industrial
Medan, 16 November — Komisi II DPRD Medan meminta PT Srikandi Inti Lestari dan PT Musim Mas mengedepankan prinsip kemanusiaan dalam menyelesaikan perselisihan hubungan industrial yang melibatkan pekerja, Aldi Sandy Pratama. Permintaan itu disampaikan dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) di gedung DPRD Medan dengan dihadiri perwakilan kedua perusahaan, Dinas Ketenagakerjaan Medan, dan Aldi.
Rapat dan tuntutan pekerja
Dalam RDP, Aldi menyampaikan keluhan terkait tudingan yang menyebutnya membuat keributan dan mengancam atasan. Ia membantah tudingan tersebut dan menyorot beban kerja yang dirasa berlebihan, yakni menjaga dua mesin injeksi sekaligus.
“Kami dibuat kerja rodi, dianggap seperti robot. Tangan kanan saya kena uap panas, sehingga tidak bisa dikepal,”
Aldi menegaskan keinginannya sederhana: hak-haknya sebagai pekerja dipenuhi. Ia juga menyebut kondisi kesehatannya kerap terganggu akibat pekerjaan tersebut.
Sikap perusahaan
Perwakilan PT Musim Mas, Syafaruddin dan Ronda, menyatakan pihaknya tidak melakukan pemutusan hubungan kerja (PHK). Menurut mereka, Aldi dikembalikan kepada PT Srikandi Inti Lestari sebagai perusahaan penyedia tenaga kerja.
“Kita tidak PHK beliau tapi kita kembalikan ke usernya, PT Srikandi. Tinggal Srikandilah yang berwenang terhadapnya,”
Sementara itu, perwakilan PT Srikandi, Lemita V, membenarkan Aldi berstatus PKWT dan menerima upah lebih dari Rp4 juta. Perusahaan juga menyatakan Aldi terdaftar pada BPJS Kesehatan dan BPJS Ketenagakerjaan. PT Srikandi menyebut bersedia memberikan kompensasi tiga bulan upah, namun masih ada perbedaan pendapat terkait pembayaran sisa masa kontrak.
Respons DPRD dan rekomendasi penyelesaian
Anggota Komisi II DPRD Medan, Janses Simbolon dan Afif Abdillah, meminta PT Srikandi menunjukkan itikad baik dengan memberikan kompensasi yang layak. Janses menekankan reputasi perusahaan dan pentingnya tindakan yang manusiawi.
“PT Srikandi harus tarik ulur juga lah. Karena nama PT Srikandi sudah besar. Bukan miskin kalian (PT Srikandi) bila memberikan sedikit kepada Aldi,”
Wakil Ketua Komisi II, Modesta Marpaung, menegaskan agar kedua pihak tidak memperpanjang masalah dan mengutamakan penyelesaian damai, mengingat Aldi telah bekerja selama tiga tahun.
“Intinya manusia-kanlah manusia. Intinya damai-damai lah. Sudah ada Disnaker. Takutnya tidak ada putusnya nanti,”
Komisi II berharap perselisihan ini segera diselesaikan melalui musyawarah, dengan tetap memperhatikan hak dan martabat pekerja, serta menggunakan jalur yang telah tersedia di Dinas Ketenagakerjaan bila diperlukan.
Langkah selanjutnya
Pihak DPRD memberi tenggat agar kedua perusahaan menunjukkan itikad baik dan mengedepankan solusi yang adil. Bila tidak tercapai kata sepakat, proses penyelesaian dapat dilanjutkan melalui mekanisme formal di Dinas Ketenagakerjaan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kontroversi Penutupan Jalur Pendakian Gunung Sibayak
Pemprov Sumut perpanjang penutupan jalur Gunung Sibayak, namun video viral tunjukkan pembukaan jalur dan eks...
Banjir Melanda Tiga Wilayah di Sumut, Jalur Sumut-Sumbar Terputus
Hujan deras sejak 15 November memicu banjir di Medan, Padangsidimpuan, dan Madina; jalur Sumut–Sumbar terput...
DPRD Minta Pemko Medan Naikkan Honor Kader Posyandu Rp100 Ribu
DPRD Medan minta Pemko naikkan honor kader Posyandu yang hanya Rp100 ribu per bulan dan ubah pencairan insen...
Ijazah 11 Mahasiswa S2 UDA Dikembalikan Setelah Mediasi Polisi
Setelah tertahan tujuh bulan, ijazah 11 mahasiswa S2 Universitas Darma Agung dikembalikan usai mediasi Polre...
Kejari Limpahkan 25 Tersangka Kericuhan Matiti ke PN Tarutung
Kejari Humbang Hasundutan segera limpahkan 25 tersangka kericuhan Sarsiantar, Matiti ke PN Tarutung; 23 diti...
Kejati Sumut Naikkan Status Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Rantauprapat
Kejati Sumut menaikkan status kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan proyek kereta Rantauprapat ke penyidikan...