Lokal

PKS Minta Kepastian Hukum Ranperda Sistem Kesehatan Medan

Bagikan:
Fraksi PKS DPRD Medan dalam rapat paripurna soal Ranperda Sistem Kesehatan

MEDAN — Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS) DPRD Kota Medan meminta Pemerintah Kota Medan memastikan kepastian hukum dalam pembentukan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Sistem Kesehatan Kota Medan. Permintaan disampaikan saat rapat paripurna penyampaian jawaban fraksi terhadap tanggapan kepala daerah atas Ranperda, Senin (16/11), di gedung DPRD Medan.

Kepastian hukum dan proses administratif

Juru Bicara Fraksi PKS, Rajudin Sagala, menyoroti kebutuhan kejelasan aspek hukum dan administratif dalam proses penyusunan Ranperda. Ia mengingatkan bahwa pembahasan sebelumnya sudah berlangsung pada 10 Februari dan 6 April 2026, namun perubahan substansi membuat pengusulan harus diulang dari awal.

“Kami mengingatkan persoalan ini agar tidak muncul persoalan administratif maupun hukum di kemudian hari.”

Rajudin menegaskan kepastian hukum penting agar Ranperda tidak sekadar menjadi aturan di atas kertas tetapi efektif menjawab keluhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Perbaikan mekanisme rujukan pasien

Fraksi PKS meminta perbaikan sistem rujukan dari puskesmas ke rumah sakit. Keluhan publik masih menonjol terkait keterlambatan atau kendala administratif ketika pasien membutuhkan penanganan medis lanjutan.

“Masyarakat masih kerap mengeluhkan kendala dan keterlambatan mendapatkan rujukan, padahal membutuhkan penanganan medis lanjutan.”

Rajudin menegaskan prosedur pelayanan tidak boleh mengabaikan kondisi medis pasien, terutama bagi mereka yang membutuhkan penanganan segera.

Promotif, preventif, dan perhatian pada UHC

Selain aspek hukum dan rujukan, Fraksi PKS mendorong Pemko Medan memperkuat program promotif dan preventif melalui sosialisasi pola hidup bersih dan sehat yang masif dan berkelanjutan. Fokus tidak boleh hanya pada pengobatan saat sakit, tetapi juga pada pencegahan sejak dini.

Fraksi juga menyoroti pelaksanaan Universal Health Coverage (UHC). Masih ada laporan pasien yang ditolak puskesmas karena tunggakan iuran BPJS, padahal mereka diklaim dijamin oleh program berobat gratis Pemko Medan.

“Pemko Medan diminta memastikan persoalan administrasi tersebut tidak menghalangi masyarakat memperoleh hak pelayanan kesehatan.”

Transparansi ketersediaan tempat tidur dan kualitas layanan

PKS meminta keterbukaan informasi terkait ketersediaan ruang rawat inap bagi pasien BPJS kelas III dan peserta UHC. Fraksi memohon evaluasi apabila kamar dinyatakan penuh untuk pasien UHC, namun ternyata tersedia ketika pasien bersedia menjadi pasien umum atau naik kelas.

“Fraksi PKS meminta transparansi informasi ketersediaan tempat tidur rumah sakit serta evaluasi apabila kamar dinyatakan penuh bagi pasien UHC, tetapi tersedia ketika pasien bersedia menjadi pasien umum atau naik kelas perawatan.”

Di samping itu, Fraksi PKS menekankan peningkatan kualitas layanan tenaga kesehatan. Sikap tidak ramah, ketus, atau memarahi pasien tidak boleh diabaikan karena mengurangi kualitas pelayanan dan memperberat beban pasien.

Permintaan utama Fraksi PKS

  • Jaminan kepastian hukum dan administratif dalam penyusunan Ranperda.
  • Perbaikan mekanisme rujukan dari puskesmas ke rumah sakit.
  • Penguatan program promotif dan preventif kesehatan.
  • Penanganan administratif UHC agar tidak menghalangi hak pasien.
  • Transparansi ketersediaan tempat tidur dan evaluasi klaim ‘penuh’ di rumah sakit.
  • Peningkatan sikap humanis dan profesional tenaga kesehatan.

Fraksi PKS menutup penyampaian dengan penekanan bahwa pelayanan kesehatan harus mengutamakan keselamatan, kenyamanan, dan sikap humanis untuk masyarakat yang membutuhkan pertolongan medis.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait