Lokal

Kontroversi Penutupan Jalur Pendakian Gunung Sibayak

Bagikan:
Aktivitas alat berat dan pembukaan jalur di kawasan Tahura Bukit Barisan

Medan — Pemerintah Provinsi Sumatera Utara memperpanjang penutupan jalur pendakian Gunung Sibayak hingga 5 Desember 2026, namun video viral menunjukkan pembukaan jalur dan masuknya alat berat ke kawasan Taman Hutan Raya Bukit Barisan.

Surat edaran dan perpanjangan penutupan

Penutupan awal diumumkan melalui Surat Edaran Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan Nomor 100.3.4/1/UPTD TAHURA BB/X/2026 tertanggal 13 Oktober 2026, dengan batas sampai 15 November 2026. Menjelang tenggat, UPTD menerbitkan surat perpanjangan Nomor 100.3.4/106/UPTD TAHURA BB/XI/2026 tertanggal 10 November 2026.

  1. 13 Oktober 2026: Surat edaran penutupan awal sampai 15 November 2026.
  2. 10 November 2026: Surat perpanjangan penutupan sampai 5 Desember 2026.

Dalam surat perpanjangan disebutkan kegiatan ditutup untuk umum karena diperlukan waktu untuk menyelesaikan kegiatan pemulihan dan penataan akses jalur.

“pemulihan ekosistem serta peningkatan aksesibilitas dan kualitas jalur pendakian.”

Bukti video dan aktivitas alat berat

Meski dokumen resmi menyatakan penutupan, sejumlah video yang beredar di media sosial memperlihatkan sebaliknya. Rekaman itu menunjukkan pembukaan jalur untuk kegiatan trabas trail dan penggunaan ekskavator di dalam kawasan konservasi.

Masuknya alat berat di wilayah Tahura Bukit Barisan memicu pertanyaan karena bertentangan dengan tujuan pemulihan ekosistem. Aktivitas tersebut juga menimbulkan kerusakan di lokasi yang menurut video terlihat nyata.

Tanggung jawab pengawasan dan implikasi

UPTD Tahura Bukit Barisan berada di bawah Dinas Lingkungan Hidup dan Kehutanan (LHK) Sumut, yang dipimpin Kepala Dinas Heri Wahyudi Marpaung. Kawasan konservasi semestinya diawasi ketat, terutama bila ada penggunaan alat berat.

Kasus ini menyentuh kewenangan Pemprov Sumut di bawah Gubernur Bobby Nasution karena surat edaran merupakan dokumen resmi pemerintah daerah. Ketika isi surat bertentangan dengan fakta lapangan, kepercayaan publik terhadap pengelolaan kawasan dan kebijakan daerah berisiko menurun.

Permintaan klarifikasi dan kondisi terkini

Hingga berita ini ditulis belum ada tanggapan resmi dari Kadis LHK Heri Wahyudi Marpaung maupun Kepala UPTD Tahura Bukit Barisan Faisal Simangunsong terkait video dan aktivitas alat berat tersebut. Pemantauan dan klarifikasi lebih lanjut diperlukan untuk memastikan apakah kegiatan itu berizin dan sesuai tujuan pemulihan.

Penutup: Persoalan ini membuka pertanyaan tentang mekanisme pengawasan di kawasan konservasi dan urgensi transparansi dalam pelaksanaan kebijakan penutupan jalur pendakian.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait