DPRD Minta Pemko Medan Naikkan Honor Kader Posyandu Rp100 Ribu
Medan — Anggota DPRD Medan dari Fraksi Partai Keadilan Sejahtera (PKS), Rajudin Sagala, meminta Pemerintah Kota Medan menaikkan honor kader Posyandu yang saat ini hanya Rp100.000 per bulan. Permintaan itu disampaikan saat menyikapi keluhan kader terkait besaran honor dan keterlambatan pencairan, Selasa (17/11).
Tuntutan kenaikan honor
Rajudin menilai besaran honor saat ini tidak sebanding dengan tugas kader. Mereka berperan sebagai ujung tombak pelayanan kesehatan masyarakat, khususnya pada pelayanan ibu dan anak serta pemantauan tumbuh kembang balita.
"Para kader Posyandu memiliki peran penting sebagai garda terdepan dalam memberikan pelayanan kesehatan kepada masyarakat,"
Politikus PKS itu meminta Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honorarium agar sesuai dengan beban kerja dan tanggung jawab yang dijalankan kader setiap hari.
Keluhan pencairan insentif
Selain jumlah, para kader juga mengeluhkan sistem pembayaran yang dilakukan setiap tiga bulan sekaligus. Rajudin menegaskan pencairan yang dirapel berdampak pada kesejahteraan dan motivasi kader.
"Jangan hanya menuntut para kader untuk terus bekerja dan memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, tetapi hak mereka juga harus diperhatikan. Pembayaran honorarium harus dilakukan tepat waktu dan rutin setiap bulan,"
Ia meminta agar insentif dibayarkan secara bulanan dan tepat waktu, bukan lagi diakumulasi per triwulan.
Dukungan anggaran dan langkah yang diharapkan
Rajudin berharap aspirasi itu segera ditindaklanjuti melalui kebijakan konkret dan dukungan anggaran yang memadai dalam APBD Kota Medan. Menurutnya, peningkatan kesejahteraan kader bukan sekadar masalah nominal, tetapi juga bentuk penghargaan atas pengabdian mereka.
"Kami meminta Pemko Medan mempertimbangkan kenaikan honorarium kader Posyandu. Jangan sampai mereka yang selama ini menjadi garda terdepan dalam pelayanan kesehatan masyarakat justru kurang mendapatkan perhatian dari pemerintah,"
Dia mengingatkan bahwa perhatian terhadap kesejahteraan kader berkontribusi langsung pada kualitas layanan kesehatan di tingkat masyarakat.
Implikasi layanan kesehatan
Jika honor dan sistem pembayaran diperbaiki, diharapkan motivasi dan kinerja kader meningkat. Dampaknya, pelayanan untuk ibu dan anak serta pemantauan balita bisa berjalan lebih optimal di posyandu-posyandu di Kota Medan.
Rajudin yang duduk di DPRD dari Dapil I menegaskan pentingnya langkah cepat dari pemerintah kota untuk menyejahterakan tenaga kesehatan berbasis komunitas ini.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Kontroversi Penutupan Jalur Pendakian Gunung Sibayak
Pemprov Sumut perpanjang penutupan jalur Gunung Sibayak, namun video viral tunjukkan pembukaan jalur dan eks...
Banjir Melanda Tiga Wilayah di Sumut, Jalur Sumut-Sumbar Terputus
Hujan deras sejak 15 November memicu banjir di Medan, Padangsidimpuan, dan Madina; jalur Sumut–Sumbar terput...
Ijazah 11 Mahasiswa S2 UDA Dikembalikan Setelah Mediasi Polisi
Setelah tertahan tujuh bulan, ijazah 11 mahasiswa S2 Universitas Darma Agung dikembalikan usai mediasi Polre...
Kejari Limpahkan 25 Tersangka Kericuhan Matiti ke PN Tarutung
Kejari Humbang Hasundutan segera limpahkan 25 tersangka kericuhan Sarsiantar, Matiti ke PN Tarutung; 23 diti...
Kejati Sumut Naikkan Status Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Rantauprapat
Kejati Sumut menaikkan status kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan proyek kereta Rantauprapat ke penyidikan...
DPRD Medan Minta Penyelesaian Humanis Perselisihan Hubungan Industrial
Komisi II DPRD Medan minta PT Srikandi dan PT Musim Mas selesaikan perselisihan dengan Aldi Sandy Pratama se...