Sengketa Lahan Hambat Pembangunan Jembatan Sungai Ri’i di Nias Selatan
Nias Selatan — Keributan muncul saat proyek pembangunan Jembatan Sungai Ri’i di Desa Hiligambukha, Kecamatan Lahusa, Kabupaten Nias Selatan, Senin (16/11). Peristiwa dipicu klaim status lahan oleh seorang warga berinisial SH alias AT beserta ibu dan istrinya yang menyatakan lahan itu sebagai milik warisan keluarga. Polisi turun tangan dan menenangkan situasi, serta akan memfasilitasi mediasi antara pihak terkait dan Dinas PUPR setempat.
Kronologi keributan dan bukti viral
Satu video kejadian yang diunggah akun Facebook memperlihatkan adu argumen di lokasi tapak jembatan. Dalam kolom komentar, sejumlah warganet mengaitkan kejadian dengan hambatan pembangunan jalan yang menghubungkan beberapa desa di wilayah tersebut.
Merespons laporan, Tim Unit Reaksi Cepat (URC) bersama Piket Fungsi Sat Reskrim Polres Nias Selatan langsung bergerak ke lokasi. Tim dipimpin Kanit I Sat Reskrim, IPDA Hendrik H. Simatupang, untuk melakukan cek dan verifikasi fakta di lapangan.
Sikap aparat dan tindakan penanganan
Kasat Reskrim Polres Nias Selatan AKP Ahmad Fahmi melalui Humas Brigadir Agung Handoko menjelaskan asal mula perselisihan. Menurut keterangan, pihak keluarga SH menolak penggunaan lahan untuk tapak pembangunan jembatan dan jalan.
"Seorang warga inisial SH bersama ibu dan istrinya keberatan atas penggunaan lahan untuk pembangunan jalan dan jembatan. Ia menyebut lahan itu merupakan tanah warisan keluarga,"
Polisi di lokasi melakukan pemeriksaan tempat kejadian, meminta keterangan para pihak, dan memberi himbauan agar tidak mengambil tindakan yang mengganggu ketertiban umum maupun menghambat proses pembangunan.
Saksi dan status pemilikan lahan
Kepala Desa Hiligambukha, Goozatulo Harefa, memberi keterangan bahwa lahan untuk tapak jembatan dan pelebaran jalan telah dihibahkan sejak 2022 oleh beberapa pihak keluarga. Proses hibah dilengkapi surat dan pembayaran ganti rugi untuk tanaman yang ada di lahan tersebut.
"Proses hibah telah dituangkan dalam surat hibah yang ditandatangani lima orang ahli waris, serta telah diberikan ganti rugi tanaman di atas lahan tersebut,"
Nama-nama ahli waris yang disebut antara lain Kasihati Harefa, Benaso Harefa, Temanaso Harefa, dan Dayahati Harefa.
Tindak lanjut dan rencana mediasi
Dengan pendekatan persuasif, aparat berhasil mengendalikan situasi sehingga kondisi kembali aman dan kondusif. Sebagai langkah penyelesaian, Polres Nias Selatan menyatakan akan memfasilitasi mediasi antara pihak pengklaim lahan dan Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kabupaten Nias Selatan.
Mediasi diarahkan untuk menyelesaikan masalah secara musyawarah dan sesuai ketentuan hukum yang berlaku, sehingga proyek pembangunan dapat berjalan tanpa mengabaikan hak-hak masyarakat.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Kontroversi Penutupan Jalur Pendakian Gunung Sibayak
Pemprov Sumut perpanjang penutupan jalur Gunung Sibayak, namun video viral tunjukkan pembukaan jalur dan eks...
Banjir Melanda Tiga Wilayah di Sumut, Jalur Sumut-Sumbar Terputus
Hujan deras sejak 15 November memicu banjir di Medan, Padangsidimpuan, dan Madina; jalur Sumut–Sumbar terput...
DPRD Minta Pemko Medan Naikkan Honor Kader Posyandu Rp100 Ribu
DPRD Medan minta Pemko naikkan honor kader Posyandu yang hanya Rp100 ribu per bulan dan ubah pencairan insen...
Ijazah 11 Mahasiswa S2 UDA Dikembalikan Setelah Mediasi Polisi
Setelah tertahan tujuh bulan, ijazah 11 mahasiswa S2 Universitas Darma Agung dikembalikan usai mediasi Polre...
Kejari Limpahkan 25 Tersangka Kericuhan Matiti ke PN Tarutung
Kejari Humbang Hasundutan segera limpahkan 25 tersangka kericuhan Sarsiantar, Matiti ke PN Tarutung; 23 diti...
Kejati Sumut Naikkan Status Dugaan Korupsi Ganti Rugi Lahan Rantauprapat
Kejati Sumut menaikkan status kasus dugaan korupsi ganti rugi lahan proyek kereta Rantauprapat ke penyidikan...