SiLPA Medan 2025 Capai Rp592 Miliar, Pemkot Jelaskan Penyebab

Medan, 22 Juni 2026 — Wali Kota Medan Rico Waas menyampaikan tingginya Sisa Lebih Perhitungan Anggaran (SiLPA) Tahun Anggaran 2025 sebesar Rp592 miliar dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran dan faktor teknis dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan.

Rapat paripurna dan penjelasan kepala daerah

Penjelasan tersebut disampaikan dalam rapat paripurna DPRD Kota Medan yang dipimpin Ketua DPRD Wong Chun Sen. Rapat digelar di Gedung DPRD dan dihadiri Wakil Wali Kota Zakiyuddin Harahap, Forkopimda, pimpinan OPD, serta anggota DPRD.

Rico mengatakan SiLPA yang tinggi menandakan realisasi pendapatan daerah lebih besar dibandingkan realisasi belanja daerah. Di sisi lain, pemkot memilih langkah efisiensi untuk menjamin efektivitas belanja.

"SiLPA mencerminkan capaian kinerja pendapatan daerah yang semakin optimal sehingga realisasi pendapatan daerah lebih besar dari belanja daerah," ujar Rico Waas.

Penyebab penyerapan belanja menurun

Menurut Pemkot, penurunan realisasi belanja dipengaruhi beberapa faktor. Pertama, kebijakan efisiensi atau penghematan anggaran yang membatasi penyerapan belanja secara cepat.

Kedua, ada penyesuaian kebutuhan di lapangan serta kendala teknis proses pengadaan. Ketiga, masalah pembebasan lahan dan perubahan kebijakan turut memperlambat pelaksanaan program.

Respons terhadap infrastruktur rusak dan aset daerah

Menanggapi sorotan tentang banyaknya infrastruktur yang rusak, Pemkot memastikan perbaikan tetap dilakukan dengan mengedepankan skala prioritas dan respons cepat.

Rico menegaskan pemerintahan kota akan melakukan inventarisasi dan evaluasi aset. Termasuk meninjau nilai sewa serta kebijakan pengelolaan barang dan aset daerah.

"Secepatnya kita inventarisasi semuanya," tambahnya mengenai pengelolaan aset Pemko Medan.

Program mitigasi banjir dan penerangan jalan

Pemkot berencana memaksimalkan fungsi kolam retensi sebagai upaya mengatasi banjir. Selain itu, peningkatan pelayanan publik menjadi fokus berkelanjutan.

Terkait penerangan, Pemerintah Kota telah menganggarkan pemasangan lampu penerangan jalan umum (LPJU) baru sebanyak seribu titik pada 2026. Titik pemasangan akan tersebar di wilayah yang selama ini belum terpasang LPJU.

Keluhan pemadaman listrik

Soal keluhan pemadaman listrik yang mengganggu masyarakat, Wali Kota menyatakan aspirasi akan disampaikan kepada pihak terkait agar mendapat tindak lanjut segera.

Rico menilai pemadaman memberi dampak kerugian bagi warga dan meminta koordinasi lebih baik dengan pihak penyedia layanan listrik.

Pemkot menegaskan komitmen untuk memperbaiki tata kelola anggaran, mempercepat realisasi program prioritas, dan memastikan manfaat pembangunan dirasakan langsung oleh masyarakat.