Lokal

Sofyan Tan Ajak Dukungan untuk Sensus Ekonomi 2026 di Medan

Bagikan:
FGD Sensus Ekonomi 2026 di Medan dengan perwakilan DPR dan BPS

Medan, Selasa (4/8) — Anggota Komisi X DPR RI Fraksi PDI Perjuangan, dr. Sofyan Tan, mengajak masyarakat mendukung pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 agar menghasilkan data usaha yang akurat dan berkualitas. Ajakan itu disampaikan dalam Focus Group Discussion (FGD) Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 bersama Komisi X DPR RI di Medan.

Sensus Ekonomi 2026: tujuan dan cakupan

Deputi Bidang Statistik Produksi BPS, M. Habibullah, menjelaskan bahwa Sensus Ekonomi dilaksanakan setiap 10 tahun dan akan mendata seluruh aktivitas usaha. Cakupannya mencakup usaha rumah tangga, UMKM, hingga perusahaan besar untuk memetakan struktur dan potensi ekonomi nasional.

"Sensus ekonomi tidak ada kaitannya dengan perpajakan. Tujuannya memperoleh data yang lengkap untuk memetakan kondisi dan arah pembangunan ekonomi Indonesia," tegas M. Habibullah.

Peran data bagi pelaku usaha dan perencanaan

Sofyan Tan menegaskan data statistik bukan sekadar angka, melainkan fondasi pengambilan keputusan. Menurutnya data membantu membaca kebutuhan masyarakat sekaligus melihat peluang investasi.

"Kalau jumlah sekolah yang sudah ada lebih banyak daripada jumlah anak usia sekolah di wilayah tersebut, tentu membangun sekolah baru bukan pilihan yang tepat. Karena itu, statistik menjadi dasar penting dalam mengambil keputusan dan melihat peluang usaha," ujar Sofyan Tan.

Ia memberi contoh praktis: tingginya angka kelahiran di suatu daerah bisa menjadi indikator meningkatnya kebutuhan layanan PAUD dan TK. Namun sebelum berinvestasi, pelaku usaha harus melihat data ketersediaan fasilitas yang ada.

Perbedaan sensus dan survei

Sofyan Tan juga menjelaskan perbedaan mendasar antara sensus dan survei. Sensus mendata seluruh objek tanpa pengecualian, sedangkan survei hanya menggunakan sebagian responden sebagai sampel sehingga masih memiliki margin of error.

"Kalau sensus, semua didata sehingga hasilnya jauh lebih mendekati kondisi sebenarnya. Sementara survei menggunakan sampel sehingga tingkat kesalahannya bergantung pada metode pengambilan responden," katanya.

Modernisasi metode pendataan

Habibullah menyatakan BPS memodernisasi pendataan dengan memanfaatkan teknologi informasi. Perubahan pola usaha di dekade terakhir — seperti belanja daring, transportasi berbasis aplikasi, dan pembayaran menggunakan QRIS — membuat pendataan digital menjadi penting agar cepat dan akurat.

Ia juga menyebut Sumatera Utara termasuk delapan besar capaian pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026, dengan beberapa kabupaten/kota menunjukkan kinerja terbaik secara nasional.

Partisipasi dan kerahasiaan data

BPS dan DPR mendorong partisipasi luas dari pemerintah daerah, pelaku usaha, tokoh masyarakat, mahasiswa, dan publik agar response rate meningkat dan data yang masuk valid. Habibullah memastikan semua data bersifat rahasia dan disajikan secara agregat.

  • Pihak terkait: BPS, DPR RI, pemerintah daerah
  • Target pendataan: seluruh unit usaha dari skala rumah tangga hingga perusahaan besar
  • Manfaat: kebijakan berbasis data, pemetaan potensi ekonomi, peluang investasi

FGD ini bertujuan meningkatkan pemahaman publik, mempercepat pemasukan data, dan memperkuat kemitraan antar pemangku kepentingan untuk menyukseskan pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026. Keberhasilan sensus akan menentukan akurasi kebijakan ekonomi dan arah investasi di tingkat daerah maupun nasional.

Andika Nugraha
Penulis
Andika Nugraha

Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.

Berita Terkait