Menkomdigi: Saring Informasi soal Erupsi Anak Krakatau
Menkomunikasi dan Digital Meutya Hafid meminta masyarakat selektif dalam menerima dan menyebarkan informasi terkait erupsi Gunung Anak Krakatau. Pernyataan itu disampaikan di Jakarta, Minggu, 6 September 2026, saat pemerintah terus memantau aktivitas gunung dan menyampaikan perkembangan melalui kanal resmi.
Imbauan untuk saring sebelum menyebar
Meutya menekankan bahwa informasi yang tidak dapat dipertanggungjawabkan berpotensi memicu kepanikan. Karena itu, masyarakat diimbau mengecek kebenaran data sebelum melakukan sharing.
"Dalam situasi seperti ini, informasi yang tidak benar dapat menimbulkan kepanikan. Karena itu, saring sebelum sharing,"
Imbauan ini ditujukan untuk memperkecil penyebaran kabar keliru yang dapat menimbulkan keresahan publik, terutama di wilayah pesisir yang dekat kawasan Anak Krakatau.
Sumber resmi yang direkomendasikan
Pemerintah menurut Meutya terus memantau aktivitas Gunung Anak Krakatau dan menyampaikan informasi melalui kanal resmi. Masyarakat diminta menjadikan kanal tersebut sebagai rujukan utama.
- PVMBG (Pusat Vulkanologi dan Mitigasi Bencana Geologi)
- BMKG (untuk pemantauan cuaca dan potensi gelombang)
- BNPB dan pemerintah daerah
- Instansi terkait lainnya yang memiliki otoritas kebencanaan
Meutya mengingatkan, validasi dari pihak berwenang penting untuk menghindari kebingungan dan tindakan yang membahayakan.
"Pastikan informasi yang kita terima berasal dari sumber resmi dan dapat dipertanggungjawabkan. Pastikan keakuratan informasi dari pihak-pihak yang memiliki kewenangan terkait kebencanaan gunung berapi demi menghindari misinformasi atau misleading yang dapat menyebabkan keresahan,"
Tetap tenang namun waspada
Selain meminta masyarakat menyaring informasi, Meutya juga mengimbau publik untuk tetap tenang dan meningkatkan kewaspadaan. Informasi dari kanal resmi dapat menjadi acuan dalam mengambil langkah antisipasi terhadap dampak erupsi.
"Yang paling penting adalah tetap tenang, tetapi jangan mengurangi kewaspadaan. Masyarakat perlu mengikuti arahan dari otoritas terkait dan memastikan informasi yang diterima berasal dari sumber yang dapat dipercaya," kata Menkomdigi.
Dengan mengikuti arahan resmi dan hanya membagikan informasi yang terverifikasi, masyarakat membantu mencegah penyebaran kabar yang menimbulkan kepanikan. Pemantauan berkelanjutan oleh instansi terkait akan menjadi rujukan utama bagi publik jika ada perkembangan selanjutnya.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...