Baleg Setujui RUU Pemerintahan Aceh sebagai Inisiatif DPR
Badan Legislasi (Baleg) DPR RI menyetujui Rancangan Undang-Undang (RUU) tentang perubahan UU Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh sebagai usul inisiatif DPR. Keputusan itu diambil untuk memperkuat pelaksanaan otonomi khusus Aceh dan menyesuaikan dinamika hukum serta kelembagaan setelah hampir 20 tahun diberlakukan.
Putusan Baleg dan dasar revisi
Keputusan Baleg mengarahkan pembahasan RUU ke tahap usul inisiatif DPR. Menurut pimpinan Baleg, revisi akan tetap berpegang pada nilai-nilai filosofis yang melandasi undang-undang awal.
'Hal-hal penting dalam RUU tentang Pemerintahan Aceh tentu untuk melangsungkan apa yang menjadi nilai-nilai filosofis terkait undang-undang tersebut. Yaitu tentang adanya MoU Helsinki.' — Bob Hasan
Ruang lingkup perubahan
Perubahan yang diusulkan mencakup beberapa aspek pokok. Pertama, penguatan pelaksanaan otonomi khusus untuk memastikan kebijakan lokal berjalan efektif. Kedua, penataan kelembagaan adat dan aturan hukum adat agar selaras dengan praktik pemerintahan modern.
Ketiga, penguatan pemerintahan gampong sebagai unit pemerintahan terdekat masyarakat. Keempat, pengaturan teknis terkait penyusunan dan pelaksanaan qanun di tingkat daerah untuk meningkatkan kepastian hukum.
Mekanisme pembahasan dan jadwal
Baleg berharap pembahasan RUU ini segera berlanjut setelah pemerintah mengirimkan Surat Presiden beserta Daftar Inventarisasi Masalah (DIM). Langkah ini diperlukan agar proses legislasi berjalan sesuai tata kerja DPR dan peraturan pembentukan UU.
'Inti atau isi daripada Undang-Undang Pemerintahan Aceh itu lebih kepada bagaimana otonomi khusus.' — Bob Hasan
Target Baleg adalah menyelesaikan pembahasan pada tahun ini, seiring momentum peringatan hampir 20 tahun berlakunya UU terkait.
Dampak dan prospek
Revisi ini dipandang sebagai kesempatan memperbarui kerangka hukum yang mengatur hak dan kewajiban pemerintah daerah, adat, serta masyarakat Aceh. Dengan pembaruan, diharapkan implementasi perdamaian dan tata kelola otonomi khusus lebih terjamin.
'Target kita, insyaallah tahun ini bisa diselesaikan karena sudah memasuki masa 20 tahun sejak undang-undang tersebut berlaku.' — Bob Hasan
Selanjutnya, pembahasan RUU akan melalui mekanisme konsultasi antarinstansi dan harmonisasi teknis. Hasil akhir revisi akan menentukan arah pelaksanaan otonomi Aceh dalam dekade mendatang.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...