Ombudsman Minta Perlindungan Publik dalam RUU Ekonomi Syariah
Ombudsman RI mendesak penguatan perlindungan hak masyarakat dalam penyusunan RUU Ekonomi Syariah pada Rabu, 17 Juni 2026. Pernyataan ini disampaikan Wakil Ketua Ombudsman RI Rahmadi Indra Tektona di Jakarta untuk menekankan bahwa sektor ekonomi syariah menyentuh layanan publik seperti perbankan dan dunia usaha, sehingga membutuhkan standar pelayanan yang jelas.
Mengapa perlindungan menjadi fokus
Rahmadi menjelaskan bahwa sejumlah bidang dalam ekonomi syariah termasuk dalam ruang lingkup pelayanan publik sesuai Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009. Karena itu, RUU perlu memastikan perlindungan warga yang menerima layanan. Jika tidak, risiko pelanggaran hak dan ketidakadilan akan semakin meningkat.
Standar pelayanan yang harus dijamin
Ombudsman menekankan beberapa aspek standar pelayanan yang wajib dipenuhi oleh penyelenggara layanan ekonomi syariah. Standar ini dimaksudkan untuk melindungi konsumen dan menjamin kualitas layanan secara menyeluruh.
- Transparansi informasi mengenai akad, biaya, dan risiko layanan.
- Keterbukaan informasi yang mudah diakses masyarakat.
- Kemudahan akses layanan dan pelayanan tepat waktu.
- Perlakuan yang tidak diskriminatif terhadap semua kelompok.
- Mekanisme pengawasan dan penanganan pengaduan yang efektif.
Karena itu, penyelenggara layanan ekonomi syariah harus memenuhi standar pelayanan yang terukur, akuntabel. Dan berorientasi pada perlindungan hak masyarakat
Perlindungan bagi kelompok rentan
Ombudsman mengingatkan khususnya perlindungan bagi kelompok rentan dan masyarakat kecil. Rahmadi menilai kelompok tersebut sering berada pada posisi kurang menguntungkan saat berhadapan dengan institusi layanan.
Perlindungan tersebut harus mencakup kelompok rentan dan masyarakat kecil yang sering berada pada posisi kurang menguntungkan ketika berhadapan dengan institusi layanan
Kebutuhan kelembagaan dan koordinasi
Selain standar layanan, Ombudsman juga mendorong penguatan kelembagaan ekonomi syariah. Diperlukan koordinasi antarinstansi yang terintegrasi untuk mengharmonisasikan kebijakan, pengawasan, dan perlindungan masyarakat dalam satu ekosistem yang efektif.
Dengan tata kelola yang baik, ekonomi syariah dapat berkembang secara lebih terintegrasi, adil, dan memberikan manfaat yang luas bagi masyarakat
Status RUU dan langkah selanjutnya
Saat ini RUU Ekonomi Syariah masih dalam proses legislasi di DPR RI dan belum masuk daftar prioritas pembahasan. Ombudsman berharap pembuat kebijakan memasukkan aspek perlindungan masyarakat sebagai bagian inti dari pembahasan selanjutnya.
Dengan memasukkan ketentuan perlindungan yang konkret, RUU dapat memperkuat kualitas tata kelola pelayanan publik berbasis ekonomi syariah dan memberikan jaminan hukum bagi penerima layanan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...