BKKBN Pastikan Layanan KB Pascapersalinan Optimal di Denpasar

Wakil Kepala BKKBN, Ratu Ayu Isyana Bagoes Oka, memastikan pelayanan KB pascapersalinan di Kota Denpasar, Bali, berjalan optimal menjelang peringatan Hari Keluarga Nasional 2026. Pernyataan disampaikan pada 17 Juni 2026 sebagai bagian dari upaya meningkatkan akses kontrasepsi bagi ibu pascamelahirkan.

Tujuan pelayanan dan fokus kebijakan

Isyana menegaskan layanan ini penting untuk mendukung keluarga sehat dan terencana. Pelayanan ditujukan untuk mengatur jarak kehamilan sehingga ibu dapat memberikan ASI eksklusif lebih optimal dan mendukung tumbuh kembang anak.

Pemerintah ingin memastikan setiap keluarga terencana, melalui pengaturan jarak kehamilan, ibu dapat lebih optimal memberikan ASI eksklusif kepada anak dan mendukung tumbuh kembang yang lebih baik,

Ia juga mendorong pemanfaatan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang atau MKJP yang dinilai aman dan efektif bagi ibu setelah melahirkan.

Pelaksanaan di lapangan dan partisipasi masyarakat

Di Denpasar, antusiasme masyarakat terhadap layanan KB pascapersalinan terlihat tinggi. Banyak akseptor yang secara sukarela memanfaatkan layanan kontrasepsi segera setelah melahirkan. Isyana memberi apresiasi atas kesadaran tersebut.

Pelayanan ini dijalankan melalui sinergi antara pemerintah pusat, pemerintah daerah, fasilitas kesehatan, dan praktik bidan mandiri. Sinergi diharapkan memperluas jangkauan layanan dan memudahkan akses bagi keluarga.

Data kependudukan dan kebutuhan penguatan layanan

Kepala Perwakilan BKKBN Provinsi Bali, Ni Luh Gede Sukardiasih, menilai program KB pascapersalinan memiliki peran strategis dalam menghadapi tantangan kependudukan kota. Ia menekankan perlunya penguatan fasilitas kesehatan dan bidan mandiri untuk meningkatkan partisipasi masyarakat.

Penguatan layanan KB pascapersalinan menjadi salah satu langkah penting untuk menjaga kualitas keluarga. Sekaligus mendukung pembangunan kependudukan yang berkelanjutan,

Implikasi dan langkah ke depan

Optimalisasi layanan pascapersalinan ditargetkan untuk meningkatkan cakupan MKJP dan menurunkan risiko kehamilan terlalu cepat. Program ini juga diharapkan mendukung pencapaian kualitas sumber daya manusia menuju Indonesia Emas 2045.

Ke depan, BKKBN dan pemda akan fokus memperkuat kapasitas tenaga kesehatan, penyediaan alat kontrasepsi yang memadai, serta edukasi kepada keluarga baru agar layanan lebih mudah dijangkau.