RRI Ajukan Tambahan Anggaran Rp82,19 Miliar untuk Perluas Layanan
LPP RRI mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp82,19 miliar dalam rapat dengar pendapat (RDP) dengan Komisi VII DPR RI, Rabu, 17 Juni 2026. Usulan diajukan untuk memperluas layanan informasi publik nasional, khususnya menjangkau wilayah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T) serta daerah terdampak bencana.
Rincian usulan dan tujuan
Direktur Utama RRI, Hendrasmo, mengatakan tambahan anggaran diperlukan untuk penguatan infrastruktur siaran. Salah satu rencana utama adalah pengadaan pemancar FM 3 kW yang akan ditempatkan di beberapa lokasi strategis.
Menurut Hendrasmo, langkah ini bertujuan mengurangi blank spot siaran RRI dan memperluas akses informasi di wilayah 3T serta perbatasan. Target jangkauan siaran nasional ditetapkan mencapai 79 persen populasi Indonesia.
"Pengadaan pemancar ini untuk mengurangi blank spot siaran RRI. Sekaligus memperluas akses informasi di wilayah 3T dan perbatasan," kata Hendrasmo saat RDP dengan Komisi VII DPR RI, Rabu, 17 Juni 2026.
Lokasi prioritas pengadaan pemancar
RRI menyebut beberapa daerah yang menjadi prioritas pemasangan pemancar, meliputi:
- Sorong
- Ambon
- Ranai
- Mamuju
- Nunukan
Penempatan pemancar di wilayah tersebut dianggap krusial karena karakter geografis dan kebutuhan informasi saat bencana.
Alokasi untuk gedung siaran luar negeri
Selain pengadaan pemancar, RRI mengusulkan anggaran sebesar Rp61 miliar untuk penyelesaian gedung siaran luar negeri. Dana ini direncanakan untuk menyelesaikan pekerjaan fisik dan interior bangunan agar operasional siaran luar negeri dapat berjalan lebih efisien.
RRI menilai penyelesaian proyek gedung akan meningkatkan efektivitas penyampaian informasi dan edukasi publik melalui saluran internasional.
Kaitan dengan kebijakan nasional
Hendrasmo menegaskan bahwa penguatan infrastruktur siaran RRI sejalan dengan target RPJMN dan rencana strategis lembaga. Selain perluasan jangkauan, usulan anggaran juga dipandang mendukung sistem informasi kebencanaan nasional.
Usulan tambahan anggaran tersebut kini berada dalam pembahasan Komisi VII DPR RI. Jika disetujui, langkah ini diharapkan memperkuat peran RRI sebagai penyampai informasi publik terutama di wilayah terpencil dan saat tanggap darurat bencana.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...