Ponorogo Bahas RISPS: Dorong Bank Sampah dan Satgas RT

PONOROGO – Anggota Fraksi PDI Perjuangan DPRD Ponorogo, Agung Priyanto, menghadiri Focus Group Discussion (FGD) terkait Rencana Induk Sistem Pengelolaan Sampah (RISPS) Kabupaten Ponorogo, Rabu (9/9/2026). Forum itu membahas strategi membangun pengelolaan sampah berbasis komunitas yang partisipatif, konsisten, dan berkelanjutan.

Peserta dan tujuan FGD

Diskusi berlangsung di Ruang Meeting Planet Warok Ponorogo dan melibatkan Dinas Lingkungan Hidup, akademisi, pengelola bank sampah, pengelola TPS, serta komunitas yang bersentuhan langsung dengan persoalan sampah. Agenda utama adalah merumuskan kebijakan dan langkah praktis untuk mengelola sampah dari hulu ke hilir.

Peran pemerintah dan tanggung jawab kolektif

Agung menegaskan bahwa pemerintah tetap berperan penting menyediakan kebijakan, fasilitas, dan stimulus. Namun, menurutnya pengelolaan sampah tidak bisa sepenuhnya dibebankan kepada pemerintah.

"Tidak bisa sampah ini hanya dibebankan kepada pemerintah. Harus ada tanggung jawab kolektif semuanya,"

Ia mengatakan kesuksesan RISPS bergantung pada sinergi antara pemerintah, akademisi, komunitas, dan masyarakat. Oleh karena itu diperlukan stimulus yang mendorong partisipasi aktif warga.

Pemilahan sampah sejak sumber

Agung menekankan pentingnya pemilahan sampah dimulai dari rumah tangga. Dengan memilah sejak sumber, sampah yang masih bernilai ekonomi tidak langsung berakhir di tempat pembuangan.

"Sampah bawa berkah, bukan musibah. Harus dikelola secara baik. Sampah bisa dijadikan apa? Ada nilai manfaatnya,"

Selain itu, ia mengusulkan pembuatan naskah akademik untuk memperjelas peran berbagai pihak dalam pengelolaan sampah.

Bank sampah, pembagian peran, dan satgas RT

Dalam FGD muncul gagasan agar setiap desa memiliki bank sampah sebagai wadah pengelolaan sekaligus pemberdayaan ekonomi masyarakat. Agung juga mendorong pembagian peran antarkelompok untuk meningkatkan efisiensi.

• Kelompok fokus sampah plastik
• Kelompok fokus sampah kertas
• Kelompok fokus sampah organik

Selain itu, salah satu rekomendasi adalah pembentukan tim atau satgas sampah di tingkat RT atau dusun untuk memicu partisipasi awal warga.

"Bagaimana pemerintah memberi stimulus agar partisipasi masyarakat aktif. Ada kelompok-kelompok yang membangun sinergi dengan pemerintah,"

Pilot project dan kesinambungan program

Sebagai Sekretaris Komisi C yang bermitra dengan Dinas Lingkungan Hidup, Agung mendorong adanya desa sebagai pilot project. Desa percontohan itu diharapkan menjadi model yang dapat direplikasi ke wilayah lain.

Ia menekankan pentingnya penganggaran yang jelas, konsistensi pelaksanaan, dan pengawalan agar program tidak berhenti pada kegiatan sesaat. Dengan demikian, pengelolaan sampah dapat menghasilkan manfaat nyata dan berkelanjutan bagi masyarakat.

Agung menutup diskusi dengan menegaskan kembali visi bersama untuk membangun tanggung jawab kolektif dan sistem pengelolaan sampah yang membawa manfaat ekonomi dan lingkungan bagi Ponorogo.