ESDM Prioritaskan Relaksasi RKAB untuk Pasok Smelter, Cegah Oversupply

Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) menegaskan relaksasi Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) pertambangan diberikan secara selektif untuk perusahaan yang memenuhi persyaratan. Kebijakan ini ditempuh untuk menjamin pasokan bahan baku bagi industri pengolahan dan pemurnian (smelter) sekaligus mencegah oversupply yang dapat menekan harga komoditas di pasar.

Relaksasi RKAB bersifat selektif

Direktur Jenderal Minerba Tri Winarno menyatakan relaksasi untuk komoditas nikel bukan dimaksudkan untuk mendorong lonjakan produksi. Tambahan kuota hanya diberikan untuk menutup kekurangan pasokan yang benar-benar dibutuhkan smelter.

Untuk nikel tidak ada kenaikan kecuali hanya mengejar yang untuk smelter yang masih kekurangan supply. Itu saja.

Tri menambahkan pemerintah masih menghitung kebutuhan riil smelter dibandingkan volume RKAB yang telah disetujui. Oleh karena itu, setiap tambahan produksi dipastikan tidak signifikan dan hanya untuk mengejar kebutuhan itu.

Kebutuhan total smelter berapa, kemudian yang sudah disetujui RKAB berapa. Nanti paling nambah sedikit saja. Tidak terlalu signifikan, hanya untuk mengejar kebutuhan itu.

Persyaratan teknis dan administratif

Direktorat Jenderal Minerba menegaskan setiap permohonan relaksasi tetap melalui evaluasi teknis dan administratif. Direktur Pembinaan Pengusahaan Mineral Cecep Mochammad Yasin menjelaskan penilaian didasarkan pada beberapa aspek yang jelas.

• Kapasitas produksi perusahaan
• Dokumen Analisis Mengenai Dampak Lingkungan (AMDAL)
• Kecukupan cadangan yang didukung dokumen dan verifikasi oleh competent person

Yang menjadi acuan. Kadang-kadang perusahaan mengaku memiliki cadangan sekian. Tetapi dari sisi dokumen tidak di-state oleh competent person sehingga tidak memenuhi ketentuan.

Dengan mekanisme ini pemerintah memastikan relaksasi hanya diberikan kepada perusahaan yang patuh aturan dan mampu mendukung keberlanjutan hilirisasi mineral.

Fokus pada nikel untuk smelter dan batu bara untuk PLN

Tri menegaskan peruntukan berbeda untuk komoditas lain. Untuk batu bara, relaksasi produksi hanya diberikan untuk memenuhi kebutuhan pasokan PT PLN (Persero). Kebijakan ini bertujuan menjaga ketersediaan bahan bakar listrik tanpa menciptakan tekanan pasar yang merugikan.

Dampak kebijakan dan pandangan DPR

Anggota Komisi XII DPR RI Syarif Pasya menilai prioritas relaksasi bagi pemasok smelter tepat. Menurutnya, penataan melalui RKAB akan mendorong lebih banyak bijih diolah di dalam negeri sehingga menghasilkan nilai tambah lebih tinggi.

Pengusaha nikel lebih menyukai melakukan ekspor bahan mentah dibandingkan sudah menjadi olahan smelter di dalam negeri. Ketika pemerintah menata kembali produksi melalui RKAB, tujuannya agar hasil produksi lebih banyak masuk ke industri pengolahan dalam negeri.

Syarif menambahkan kebijakan ini bagian dari strategi memperkuat posisi Indonesia sebagai produsen nikel besar dan meningkatkan pengaruh terhadap pembentukan harga global. Ia juga menilai pengawasan tambang akan lebih mudah karena rantai pasok menjadi lebih terpusat.

Kesimpulan: Relaksasi RKAB diprioritaskan untuk mendukung kebutuhan smelter dan pasokan PLN, dengan mekanisme evaluasi ketat agar tidak memicu oversupply dan memastikan keberlanjutan hilirisasi mineral.