Muzakkir Minta Amran Jelaskan Realisasi Rp2,5 Triliun untuk Rehabilitasi Lahan Aceh

LANGSA — Guru Besar Hukum Pidana Islam IAIN Langsa, Prof. Dr. Drs. Muzakkir Samidan SH MH MPd, meminta Menteri Pertanian Amran Sulaiman menjelaskan secara terbuka realisasi dana Rp2,5 triliun untuk rehabilitasi dan rekonstruksi lahan pertanian di Aceh yang rusak akibat banjir. Permintaan itu dilontarkan karena mekanisme pengelolaan dan penyaluran dana dinilai belum jelas dan menimbulkan polemik di masyarakat.

Kekhawatiran petani dan mekanisme dana

Muzakkir mengatakan banyak petani yang mengaku belum menerima bantuan rehabilitasi sawah maupun kebun. Ia merujuk pada pernyataan Menteri Pertanian saat pertemuan di Jakarta pada 5 Agustus 2026 tentang bantuan tersebut.

Menurut Muzakkir, Pemerintah Aceh berkali-kali menyatakan bahwa pengelolaan dana tidak melalui pemerintah daerah, melainkan langsung oleh Kementerian Pertanian melalui satker. Namun, kata dia, ketidakjelasan itu justru menimbulkan ketidakpercayaan publik.

"Dana bantuan untuk rehabilitasi sawah akibat bencana banjir untuk Aceh menuai polemik karena Mentan Amran Sulaiman belum menjelaskan secara transparan bagaimana dan siapa yang mengelola dana Rp2,5 triliun tersebut."

Temuan lapangan: sawah dan kebun belum diperbaiki

Muzakkir menyebut telah melihat kondisi sejumlah wilayah saat melakukan perjalanan dari Aceh Tamiang menuju Banda Aceh. Ia mencatat masih banyak lahan pertanian yang belum tersentuh perbaikan.

"Mulai dari Aceh Tamiang, Kota Langsa, Aceh Utara hingga Pidie Jaya, hampir semua sawah dan kebun masyarakat yang saya lihat belum tersentuh perbaikan sebagaimana yang disampaikan Kementerian Pertanian."

Beberapa lokasi bahkan mengalami kerusakan parah sehingga tidak dapat digunakan untuk bercocok tanam. Muzakkir menegaskan, masyarakat telah menunggu selama enam bulan.

"Sudah enam bulan masyarakat menunggu. Sampai kapan mereka harus menunggu?"

Desakan untuk pengecekan lapangan dan transparansi

Muzakkir meminta Menteri Pertanian tidak hanya memberi keterangan lewat media, tetapi turun langsung mengecek kondisi lahan terdampak. Ia berharap pengecekan akan memastikan apakah program dan dana benar-benar direalisasikan sesuai pernyataan pemerintah.

"Kalau pernyataan Mentan Amran Sulaiman benar, segera cek ke lapangan. Jangan hanya bicara melalui media di Jakarta."

Selain itu, Muzakkir berharap Mentan mengambil langkah tegas terhadap semua pihak yang terlibat bila diperlukan. Ia meminta Kementerian Pertanian membuka mekanisme pengelolaan, pelaksanaan, wilayah sasaran, serta realisasi bantuan itu agar polemik bisa diselesaikan dan kepercayaan publik pulih.