Respons Cepat Pemerintah, Realisasi Bantuan di NTT Perlu Dipercepat

Pemerintah pusatrealisasi bantuan di tingkat daerah dinilai krusial agar anggaran Rp200 miliar yang disiapkan benar-benar dirasakan masyarakat terdampak.

Respons pusat dan alokasi anggaran

Menurut Direktur Eksekutif Trias Politika Strategis, Agung Baskoro, pemerintah pusat segera mengorkestrasi penanganan darurat bersama TNI, Polri, BNPB, dan pihak terkait saat bencana terjadi. Bantuan logistik dan tempat tinggal sementara menjadi prioritas awal.

Saya mengapresiasi konsistensi pemerintah pusat dalam menangani bencana di NTT. Ketika bencana terjadi, malamnya bantuan sudah langsung diorkestrasi ... untuk memastikan pangan, kemudian sandang itu terpenuhi,

Agung mencatat pemerintah juga menyalurkan Bantuan Presiden sebesar Rp200 miliar. Rincian menurut data Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri per 6 September 2026 adalah Rp40 miliar untuk Pemerintah Provinsi NTT dan masing-masing Rp20 miliar untuk delapan kabupaten.

Tingkat realisasi BTT di daerah

Meskipun anggaran tersedia, realisasi Belanja Tidak Terduga (BTT) di sejumlah daerah masih rendah. Secara agregat, dari sekitar Rp230,94 miliar yang tercatat di sembilan pemerintah daerah, realisasi baru mencapai Rp38,84 miliar atau 16,8 persen.

Urgensi percepatan dan sinergi pusat-daerah

Agung menekankan bahwa ketersediaan anggaran tidak cukup jika tidak cepat dieksekusi. Kecepatan penyaluran menjadi elemen penting dalam efektivitas penanganan pengungsian dan kebutuhan dasar warga.

Jadi ini semua harus direalisasikan segera supaya masyarakat terdampak bisa merasakan konkret bantuan itu di tengah-tengah pengungsian, di tengah-tengah mereka merasakan kesulitan,

Dia juga mengingatkan agar percepatan tidak menjadi polemik antara pusat dan daerah, melainkan dilakukan dalam kerangka kerja sama untuk memastikan bantuan sampai kepada yang berhak.

Implikasi ke depan

Percepatan realisasi anggaran akan menentukan seberapa cepat kebutuhan pangan, sandang, dan hunian sementara terpenuhi. Sinergi yang kuat antara pemerintah pusat dan daerah diperlukan agar alokasi Rp200 miliar dan dana BTT lainnya tidak hanya menjadi angka di dokumen, melainkan bantuan nyata bagi korban bencana di NTT.