RAPBD Pematangsiantar 2027: Defisit Rp24 Miliar, Dokumen Diserahkan

Pematangsiantar — Wali Kota Wesly Silalahi menyampaikan Rancangan APBD (RAPBD) Pematangsiantar TA 2027 yang memuat pendapatan daerah sebesar Rp979.963.461.907 dan belanja daerah Rp995.963.461.907, sehingga mengalami defisit Rp24 miliar. Penyampaian berlangsung dalam rapat paripurna DPRD pada Senin, 9 November, di gedung Harungguan DPRD, Jalan Adam Malik.

Rincian pembiayaan menutup defisit

Wesly menjelaskan defisit tersebut akan ditutup melalui pembiayaan daerah. Rincian pembiayaan yang diajukan adalah penerimaan pembiayaan Rp30 miliar dan pengeluaran pembiayaan Rp6 miliar, sehingga jumlah pembiayaan netto Rp24 miliar, sama besar dengan defisit APBD.

Dengan skema itu, sisa lebih pembiayaan anggaran tahun berjalan diproyeksikan menjadi Rp0 (nihil). Wesly menyatakan angka-angka detail struktur pendapatan, belanja, dan pembiayaan akan dipaparkan lebih lengkap dalam buku Ranperda dan Ranperwa yang diserahkan.

Dokumen dan dasar hukum

Dalam penyampaian pengantar nota keuangan, Wesly menyebut bahwa penyusunan RAPBD mengacu pada peraturan perundang-undangan. Ia merujuk ke Peraturan Pemerintah No. 12/2019, khususnya ketentuan Pasal 89 dan Pasal 91 tentang penyusunan KUA dan PPAS, serta Permendagri No. 17/2026 sebagai pedoman penyusunan APBD TA 2027.

Wali Kota juga telah menerbitkan keputusan terkait KUA dan PPAS, yakni Keputusan Wali Kota Nomor: 001/900.1.1.1/496/IX/2026. Pada rapat itu, Pemko menyerahkan dokumen untuk dibahas lebih lanjut.

• Nota keuangan atas RAPBD TA 2027
• Buku Ranperda Pematangsiantar tentang APBD TA 2027
• Buku Ranperwa tentang penjabaran APBD TA 2027

Proses pembahasan dan partisipasi publik

Wesly menegaskan Pemko membuka ruang untuk tanggapan, kritik, dan saran yang akan disampaikan pada tahapan pembahasan berikutnya. Input tersebut dimaksudkan untuk menyempurnakan RAPBD sehingga memberikan kontribusi nyata bagi perbaikan layanan publik dan pembangunan daerah.

"Sebagai wujud tanggung jawab kita bagi kemajuan daerah dalam meningkatkan pelayanan publik dan meningkatkan aktivitas perekonomian daerah,"

Wali Kota berharap pembahasan dapat diselesaikan sesuai jadwal sehingga RAPBD dapat ditetapkan menjadi Perda sebelum awal 2027 dan pelaksanaannya dapat dimulai tepat waktu.

Hadir dalam rapat

Rapat paripurna dipimpin Ketua DPRD Timbul Marganda Lingga dan dihadiri Wakil Ketua Daud Simanjuntak serta Frengki Boy Saragih. Turut hadir Sekda Junaedi Antonius Sitanggang, anggota DPRD, para asisten, staf ahli, pimpinan OPD, dan para camat.

Seluruh dokumen yang diserahkan akan menjadi dasar pembahasan teknis antara Pemko dan DPRD dalam beberapa minggu mendatang untuk memastikan anggaran berjalan sesuai prioritas pembangunan.