DPRD Labuhanbatu Sampaikan Laporan Banggar Ranperda APBD 2025

RANTAUPRAPAT — Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Labuhanbatu menggelar rapat paripurna untuk menyampaikan Laporan Badan Anggaran (Banggar) atas pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Ranperda) tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025, Selasa (28/7), di Ruang Rapat Paripurna DPRD.

Rapat ini dilaksanakan sesuai hasil Rapat Badan Musyawarah (Banmus) DPRD yang digelar pada 25 Juni 2026 dan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Kabupaten Labuhanbatu, Arjan Priadi Ritonga. Penyampaian laporan merupakan bagian dari fungsi pengawasan dan penganggaran DPRD guna memastikan pengelolaan keuangan daerah berjalan transparan dan akuntabel.

Peserta rapat dan kehadiran

Rapat dihadiri oleh pimpinan daerah dan unsur perangkat daerah. Kehadiran para pihak penting untuk sinkronisasi hasil pembahasan dan tindak lanjut kebijakan anggaran.

• Bupati Labuhanbatu, Maya Hasmita
• Wakil Bupati Labuhanbatu, Jamri
• Sekretaris Daerah, Hasan Heri Rambe
• Para asisten sekretariat daerah dan kepala OPD
• Unsur Forkopimda dan anggota DPRD Kabupaten Labuhanbatu

Hasil pembahasan Banggar

Badan Anggaran menyampaikan rangkuman hasil pembahasan Ranperda pertanggungjawaban pelaksanaan APBD 2025. Pembahasan dilakukan secara komprehensif bersama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) untuk menelaah realisasi anggaran, capaian program, dan penggunaan dana daerah.

Dokumen yang disajikan mencakup evaluasi realisasi belanja dan pendapatan serta catatan atas pelaksanaan program prioritas. Tim Banggar menekankan perlunya perbaikan prosedur dan pencatatan agar laporan keuangan lebih akurat dan dapat dipertanggungjawabkan sesuai ketentuan perundang-undangan.

Makna proses dan langkah berikutnya

Ketua DPRD menegaskan bahwa pembahasan Ranperda pertanggungjawaban APBD merupakan mekanisme penting untuk mengevaluasi pelaksanaan anggaran. Hasil pembahasan diharapkan menjadi bahan perbaikan dalam penyusunan kebijakan pembangunan pada tahun-tahun mendatang.

Selanjutnya, Ranperda akan melalui tahapan penetapan sesuai tata tertib DPRD. Pemerintah daerah diminta menindaklanjuti rekomendasi Banggar untuk meningkatkan kualitas pengelolaan keuangan dan kinerja program.

Proses ini menandai upaya bersama legislatif dan eksekutif dalam memantapkan tata kelola keuangan daerah demi pelayanan publik yang lebih baik dan penggunaan anggaran yang lebih efektif.