PRSU 2026 Gagal Capai Target: 161.309 Pengunjung, UMKM Keluhkan Harga

Pekan Raya Sumatera Utara (PRSU) ke-50 tahun 2026 resmi ditutup pada 2 Agustus 2026, namun hanya menarik 161.309 pengunjung dari target 300.000. Hasil itu memicu kritik tajam dari anggota DPRD Sumut yang menilai penyelenggaraan gagal menjalankan fungsi promosi bagi UMKM dan memberatkan masyarakat lewat kebijakan tiket dan sewa stand.

Hasil pengunjung dan transaksi

Panitia menyebut perputaran uang selama sebulan sekitar Rp50,71 miliar, tetapi realisasi pengunjung jauh di bawah target awal yang diumumkan sejak 2 Juni 2026. Penutupan acara dilakukan oleh Wakil Gubernur Sumut pada Minggu malam, 2 Agustus.

Tanggapan panitia

Direktur Utama PT Pembangunan Prasarana Sumatera Utara (PPSU), Ferry Indra, mengakui target belum tercapai. Namun ia meminta penilaian tidak sekadar melihat jumlah pengunjung, melainkan juga aspek kualitas penyelenggaraan.

"Belum memenuhi target yang diharapkan, tetapi kita tidak hanya memandang kuantitas, tetapi juga kualitas, kualitas keamanan, kenyamanan, tata kelola, dan ini merupakan proses transformasi PRSU ke arah yang lebih baik lagi,"

Kritik soal tiket dan biaya sewa

Anggota Komisi B DPRD Sumut, Rudi Alfahri Rangkuti, menilai salah satu pemicu sepinya pengunjung adalah kebijakan harga tiket dan biaya sewa stand yang dinilai terlalu mahal. Dia menyebut sewa stand mencapai puluhan juta rupiah sehingga membebani pelaku UMKM.

"Yang pertama, jangan terlalu memberatkan UMKM. Harga sewa stand sampai Rp20 juta sampai Rp25 juta bahkan ada yang lebih. Ini harus dievaluasi. PRSU seharusnya membantu UMKM berkembang, bukan malah membebani mereka,"

Rudi juga memaparkan keluhan warga di media sosial tentang harga tiket, terutama saat ada konser. Beberapa pengunjung memilih balik kanan setelah mengetahui tarif masuk yang mencapai Rp75.000 per orang saat hari konser.

"Di Facebook saya banyak sekali masyarakat yang mengeluh. Mereka bilang tiketnya terlalu mahal. Ada yang dari Binjai, ada yang dari Langkat, mereka bilang kalau datang berempat dengan tiket Rp75 ribu per orang, uangnya sudah habis hanya untuk masuk,"

Sorotan terhadap gubernur dan tuntutan evaluasi

Rudi turut menyoroti ketidakhadiran Gubernur Sumut pada sebagian besar rangkaian PRSU. Ia menduga itu bisa menjadi sinyal ketidakpuasan terhadap penyelenggaraan dan meminta gubernur mengevaluasi jajaran direksi serta komisaris PPSU bila perlu.

"Kalau memang ke depan tidak mampu, kita minta gubernur mengevaluasi direksinya, komisarisnya. Jangan hanya menjadi beban Pemerintah Provinsi Sumatera Utara,"

Rudi menekankan ukuran keberhasilan PRSU seharusnya adalah dampak nyata terhadap ekonomi UMKM, bukan semata pemasukan penyelenggara. Ia mendesak adanya paket tiket terjangkau agar masyarakat lintas daerah tetap dapat menikmati PRSU tanpa terbebani biaya masuk.

Permintaan evaluasi terhadap pengelolaan dan penyesuaian harga tiket menjadi sorotan utama untuk perbaikan PRSU pada edisi mendatang.