Prabowo Minta Gubernur hingga Kades Awasi Dapur MBG

Presiden Prabowo Subianto meminta seluruh aparatur pemerintah daerah, dari gubernur hingga kepala desa, mengawasi pelaksanaan Program Makan Bergizi Gratis (MBG). Permintaan itu disampaikan saat peresmian Bendungan Meninting di Lombok Barat, NTB, Jumat, 10 Juli 2026, untuk mencegah penyimpangan yang mengurangi kualitas makanan bagi penerima manfaat.

Pengawasan oleh pemerintah daerah

Presiden menegaskan bahwa MBG merupakan program strategis untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Karena itu, pelaksanaannya harus diawasi ketat agar tidak dimanfaatkan untuk keuntungan pribadi.

Ia meminta setiap dugaan penyimpangan dilaporkan kepada Badan Gizi Nasional (BGN). Presiden membuka ruang bagi pemerintahan daerah untuk memeriksa dapur MBG langsung di lapangan.

Gubernur, bupati, camat, kepala desa boleh memeriksa semua dapur MBG. Saudara periksa, laporkan ke Kepala BGN, kalau perlu lapor langsung ke saya.

Peran TNI, Polri, dan masyarakat

Selain aparatur sipil, Presiden juga meminta peran aktif TNI dan Polri dalam pengawasan. Namun ia menekankan pengawasan harus profesional dan tidak disalahgunakan untuk kepentingan personal.

Dandim, Kapolres, Kapolsek silakan periksa. Periksa yang artinya baik, jangan manggil-manggil, mau ngerjain, jangan.

Presiden juga mengajak masyarakat berperan sebagai pengawas. Dengan akses ke perangkat digital, warga dapat melaporkan dugaan pelanggaran dengan lebih mudah.

Rakyat awasi. Rakyat sekarang tidak bodoh, rakyat punya gadget.

Menjaga kualitas gizi dan perluasan cakupan

Prabowo mengingatkan pengelola dapur MBG agar tidak mengurangi kualitas maupun porsi makanan. Asupan gizi yang baik penting untuk tumbuh kembang anak dan masa depan bangsa.

Saya ingin Indonesia hebat, saya ingin Indonesia rakyatnya makmur, saya ingin rakyat yang paling miskin senyum karena dia ada harapan. Saya tidak ingin lihat rakyat miskin, saya tidak ingin lihat anak-anak lapar.

Ia menambahkan bahwa pola makan buruk sejak kecil akan memengaruhi kemampuan anak kelak. Oleh karena itu, kualitas makanan MBG harus terjaga.

Kalau dari kecil makannya tidak bagus, dia nanti tidak maksimal. Dia berkembang sehat, dia bisa jadi petani yang sehat, pekerja yang baik, ilmuwan, atau dokter.

Presiden juga mengakui masih ada daerah yang belum menerima MBG. Pemerintah akan memperluas jangkauan secara bertahap sesuai kemampuan dan prioritas wilayah.

Dengan instruksi ini, pemerintah daerah, aparat keamanan, dan masyarakat diminta bersinergi untuk menjaga integritas MBG. Langkah pengawasan dinilai penting agar program memberi manfaat maksimal bagi anak dan keluarga rentan di seluruh Indonesia.