DPR: Polemik 'Pesta Babi' Jadi Momentum Evaluasi Pengelolaan SDA
SITUBONDO — Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita, meminta agar polemik film Pesta Babi dijadikan momentum untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat hadir di acara pelantikan pengurus PAC Se-Kabupaten Situbondo, Sabtu (16/5/2026). Pemerintah sudah mengklarifikasi tidak ada pelarangan terhadap film tersebut, namun menurut Sonny ada pesan penting terkait dampak lingkungan yang perlu dicermati.
Polemik film sebagai momentum evaluasi
Sonny menilai perdebatan publik terkait film itu membuka ruang diskusi lebih luas tentang cara pengelolaan SDA. Ia menekankan bahwa narasi film memunculkan kekhawatiran soal pengrusakan alam yang dilakukan atas nama pemanfaatan energi atau pangan baru.
"Beberapa hari terakhir, meskipun sudah diklarifikasi oleh pemerintah bahwa film Pesta Babi tidak ada larangan dari pemerintah. Tapi saya kira itu ada satu seruan di dalamnya, bahwa ada pengrusakan alam atas nama sumber-sumber energi ataupun pangan yang baru,"
Kekhawatiran terhadap pembukaan lahan dan eksploitasi
Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti potensi dampak sosial dan ekologis dari pembukaan lahan dan eksploitasi SDA. Menurutnya, praktik tersebut harus dikaji secara mendalam agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitar lokasi.
"Nah ini harus menjadi kajian yang mendalam, tidak semuanya kayak gitu itu pasti buruk, tidak begitu, tapi ini justru menjadi sumber dari evaluasi kita bersama," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan kebutuhan untuk menimbang manfaat ekonomi sekaligus risiko lingkungan sebelum mengizinkan proyek besar.
Kedaulatan pangan tanpa mengorbankan hak adat
Sonny juga mengingatkan bahwa upaya mencapai kedaulatan pangan adalah keharusan nasional. Namun, ia menegaskan implementasinya tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat, keanekaragaman hayati, maupun hak asasi manusia lainnya.
"Jadi sekali lagi, kalau soal kedaulatan pangan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi caranya jangan sampai memberangus hak masyarakat adat, memberangus keanekaragaman hayati kita, dan memberangus hak asasi manusia kita yang lain,"
Pernyataan Sonny menempatkan masalah film sebagai pemicu diskusi kebijakan lingkungan dan sosial. Diskusi ini membuka peluang bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengkaji ulang kebijakan pengelolaan SDA agar seimbang antara kebutuhan ketahanan pangan/energi dan perlindungan hak-hak masyarakat serta lingkungan.
BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
PDI Perjuangan Mendesak Pemprov Tetapkan UMK Jatim 2027 yang Layak
Fraksi PDI Perjuangan mendesak Pemprov Jatim tetapkan UMK 2027 yang menjamin kehidupan layak pekerja dan men...
Ngawi Specta Carnival 2026: Karnaval Budaya, Jerami dan Bambu
Ngawi Specta Carnival 2026 di Alun-Alun Merdeka menampilkan 16 kontingen serta kostum dari jerami dan bambu...
Sanusi Bawa Layanan Publik ke Masjid Ringinsari lewat Safari Suling
Bupati Malang Sanusi bawa layanan gratis—administrasi, kesehatan, dan NIB UMKM—ke Masjid At Taqwa Ringinsari...
DPRD Jatim Telusuri Sinkronisasi Data Desil yang Hambat Bantuan
Anggota DPRD Jatim Yordan Batara-Goa akan koordinasi dengan Dinsos dan BPS menelusuri masalah sinkronisasi d...
4.000 Warga Ikut Jalan Sehat Hari Pahlawan di Dandangan
Sekitar 4.000 warga mengikuti jalan sehat Hari Pahlawan di Dandangan, Kediri, Minggu 22 November 2026 untuk...
Warga Jambesari Keluhkan Jalan Rusak dan Anggaran Desa
Warga Jambesari Darusolah keluhkan jalan rusak dan keterbatasan anggaran desa; aspirasi akan dibawa anggota...