DPR: Polemik 'Pesta Babi' Jadi Momentum Evaluasi Pengelolaan SDA

SITUBONDO — Anggota Komisi IV DPR RI, Sonny T Danaparamita, meminta agar polemik film Pesta Babi dijadikan momentum untuk mengevaluasi pengelolaan sumber daya alam (SDA) di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan saat hadir di acara pelantikan pengurus PAC Se-Kabupaten Situbondo, Sabtu (16/5/2026). Pemerintah sudah mengklarifikasi tidak ada pelarangan terhadap film tersebut, namun menurut Sonny ada pesan penting terkait dampak lingkungan yang perlu dicermati.

Polemik film sebagai momentum evaluasi

Sonny menilai perdebatan publik terkait film itu membuka ruang diskusi lebih luas tentang cara pengelolaan SDA. Ia menekankan bahwa narasi film memunculkan kekhawatiran soal pengrusakan alam yang dilakukan atas nama pemanfaatan energi atau pangan baru.

"Beberapa hari terakhir, meskipun sudah diklarifikasi oleh pemerintah bahwa film Pesta Babi tidak ada larangan dari pemerintah. Tapi saya kira itu ada satu seruan di dalamnya, bahwa ada pengrusakan alam atas nama sumber-sumber energi ataupun pangan yang baru,"

Kekhawatiran terhadap pembukaan lahan dan eksploitasi

Politikus PDI Perjuangan itu menyoroti potensi dampak sosial dan ekologis dari pembukaan lahan dan eksploitasi SDA. Menurutnya, praktik tersebut harus dikaji secara mendalam agar kebijakan yang diambil tidak menimbulkan kerugian bagi masyarakat di sekitar lokasi.

"Nah ini harus menjadi kajian yang mendalam, tidak semuanya kayak gitu itu pasti buruk, tidak begitu, tapi ini justru menjadi sumber dari evaluasi kita bersama," ujarnya. Pernyataan ini menegaskan kebutuhan untuk menimbang manfaat ekonomi sekaligus risiko lingkungan sebelum mengizinkan proyek besar.

Kedaulatan pangan tanpa mengorbankan hak adat

Sonny juga mengingatkan bahwa upaya mencapai kedaulatan pangan adalah keharusan nasional. Namun, ia menegaskan implementasinya tidak boleh mengorbankan hak-hak masyarakat adat, keanekaragaman hayati, maupun hak asasi manusia lainnya.

"Jadi sekali lagi, kalau soal kedaulatan pangan itu adalah sebuah keniscayaan, tapi caranya jangan sampai memberangus hak masyarakat adat, memberangus keanekaragaman hayati kita, dan memberangus hak asasi manusia kita yang lain,"

Pernyataan Sonny menempatkan masalah film sebagai pemicu diskusi kebijakan lingkungan dan sosial. Diskusi ini membuka peluang bagi pemerintah dan lembaga terkait untuk mengkaji ulang kebijakan pengelolaan SDA agar seimbang antara kebutuhan ketahanan pangan/energi dan perlindungan hak-hak masyarakat serta lingkungan.

BACA ARTIKEL PDI PERJUANGAN JAWA TIMUR LAINNYA DI GOOGLE NEWS