Pemerintah Kaji PJJ untuk Sekolah Terdampak Abu Anak Krakatau
Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah yang terdampak sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Kajian ini dilakukan melalui koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah, sambil memantau pembaruan kualitas udara sejak Minggu, 6 September 2026.
Kebijakan dan koordinasi lintas lembaga
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan serta pemerintah daerah terdampak untuk menentukan langkah pembelajaran. Koordinasi juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh data kondisi tiap wilayah.
Pertimbangan berdasarkan kualitas udara
Penentuan kebijakan pembelajaran akan mempertimbangkan tingkat polusi udara lokal. Jika indikator menunjukkan kualitas udara mencapai level berbahaya, pemerintah daerah dapat diberi kewenangan untuk menerapkan PJJ atau pembelajaran online.
"Apabila memang memenuhi atau sampai pada kriteria yang sudah berbahaya, maka diberikan ruang atau kesempatan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang bersangkutan dapat melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online," ujar Qodari.
Dasar kebijakan dan pengalaman sebelumnya
Menurut Qodari, kebijakan serupa pernah diberlakukan saat polusi akibat kebakaran hutan dan lahan. Keputusan menerapkan PJJ sebelumnya disesuaikan dengan indikator polusi di wilayah terdampak, sehingga pendekatan itu menjadi referensi untuk situasi abu vulkanik saat ini.
Rencana komunikasi publik
Badan Komunikasi Pemerintah RI menyiapkan konferensi pers lanjutan untuk menjelaskan kebijakan pembelajaran dan pembaruan kondisi. Pemerintah berharap informasi yang disampaikan dapat membantu kepala daerah, sekolah, dan orang tua dalam mengambil langkah perlindungan yang tepat.
Status keputusan dan dampak sementara
Hingga saat ini belum ada kebijakan PJJ yang ditetapkan secara permanen untuk seluruh sekolah terdampak. Keputusan masih menunggu hasil koordinasi dan pembaruan kualitas udara di tiap daerah. Pemerintah juga terus memantau dampak sebaran abu terhadap aktivitas masyarakat; abu Anak Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk kawasan Jabodetabek.
Siapa terlibat dan langkah selanjutnya
Pihak-pihak yang terlibat meliputi:
- Kementerian Pendidikan
- Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah daerah terdampak
- Badan Komunikasi Pemerintah RI
Pemerintah akan mengumumkan kebijakan lebih lanjut setelah menerima pembaruan kualitas udara dan masukan dari daerah terkait. Sementara itu, sekolah dan orang tua diimbau memantau pemberitahuan resmi dan mempersiapkan alternatif pembelajaran bila diperlukan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Enam Bandara Ditutup: 150 Ribu Penumpang dan 467 Penerbangan Terdampak
Enam bandara ditutup sementara akibat abu Anak Krakatau; sekitar 150 ribu penumpang dan 467 penerbangan terd...
Bandara Husein Sastranegara Ditutup Sementara karena Abu Anak Krakatau
Kemenhub menutup sementara Bandara Husein Sastranegara sejak 12.00 WIB, Minggu 6 Sept 2026, akibat indikasi...
Menhub Siapkan 4 Bandara Alternatif Akibat Abu Anak Krakatau
Kemenhub siapkan empat bandara alternatif—Semarang, Juanda, Yogyakarta, Kertajati—untuk antisipasi pengaliha...
Menkes Imbau Warga Tinggal di Rumah Hindari Dampak Abu Krakatau
Menkes minta warga terdampak abu Gunung Anak Krakatau tinggal di rumah, gunakan masker N95, dan segera ke Pu...
Menhub Perpanjang Penutupan 6 Bandara hingga 18.00 WIB
Menhub perpanjang penutupan enam bandara hingga 18.00 WIB akibat abu Anak Krakatau; 150 ribu penumpang dan 4...
Abu Vulkanik Anak Krakatau Menyebar ke Jakarta, Warga Diminta Terapkan 5M
Abu vulkanik Anak Krakatau mencapai Jakarta pada 6 Sept 2026; Gubernur minta warga tenang, batasi aktivitas...