Pemerintah Kaji PJJ untuk Sekolah Terdampak Abu Anak Krakatau
Pemerintah sedang mengkaji kemungkinan penerapan Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) bagi sekolah yang terdampak sebaran abu vulkanik Anak Krakatau. Kajian ini dilakukan melalui koordinasi antar kementerian dan pemerintah daerah, sambil memantau pembaruan kualitas udara sejak Minggu, 6 September 2026.
Kebijakan dan koordinasi lintas lembaga
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah RI, Muhammad Qodari, menyatakan pemerintah terus berkoordinasi dengan Kementerian Pendidikan serta pemerintah daerah terdampak untuk menentukan langkah pembelajaran. Koordinasi juga melibatkan Kementerian Dalam Negeri untuk memperoleh data kondisi tiap wilayah.
Pertimbangan berdasarkan kualitas udara
Penentuan kebijakan pembelajaran akan mempertimbangkan tingkat polusi udara lokal. Jika indikator menunjukkan kualitas udara mencapai level berbahaya, pemerintah daerah dapat diberi kewenangan untuk menerapkan PJJ atau pembelajaran online.
"Apabila memang memenuhi atau sampai pada kriteria yang sudah berbahaya, maka diberikan ruang atau kesempatan kepada pemerintah daerah. Pemerintah daerah yang bersangkutan dapat melakukan pendidikan jarak jauh atau pembelajaran online," ujar Qodari.
Dasar kebijakan dan pengalaman sebelumnya
Menurut Qodari, kebijakan serupa pernah diberlakukan saat polusi akibat kebakaran hutan dan lahan. Keputusan menerapkan PJJ sebelumnya disesuaikan dengan indikator polusi di wilayah terdampak, sehingga pendekatan itu menjadi referensi untuk situasi abu vulkanik saat ini.
Rencana komunikasi publik
Badan Komunikasi Pemerintah RI menyiapkan konferensi pers lanjutan untuk menjelaskan kebijakan pembelajaran dan pembaruan kondisi. Pemerintah berharap informasi yang disampaikan dapat membantu kepala daerah, sekolah, dan orang tua dalam mengambil langkah perlindungan yang tepat.
Status keputusan dan dampak sementara
Hingga saat ini belum ada kebijakan PJJ yang ditetapkan secara permanen untuk seluruh sekolah terdampak. Keputusan masih menunggu hasil koordinasi dan pembaruan kualitas udara di tiap daerah. Pemerintah juga terus memantau dampak sebaran abu terhadap aktivitas masyarakat; abu Anak Krakatau telah menyebar ke sejumlah wilayah, termasuk kawasan Jabodetabek.
Siapa terlibat dan langkah selanjutnya
Pihak-pihak yang terlibat meliputi:
- Kementerian Pendidikan
- Kementerian Dalam Negeri
- Pemerintah daerah terdampak
- Badan Komunikasi Pemerintah RI
Pemerintah akan mengumumkan kebijakan lebih lanjut setelah menerima pembaruan kualitas udara dan masukan dari daerah terkait. Sementara itu, sekolah dan orang tua diimbau memantau pemberitahuan resmi dan mempersiapkan alternatif pembelajaran bila diperlukan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...