Pematangsiantar Bahas Perwal Penyelenggaraan Smart City

Pematangsiantar — Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) Pematangsiantar menggelar pembahasan rancangan Peraturan Wali Kota (Perwal) tentang penyelenggaraan Smart City pada Selasa (8/9). Pertemuan berlangsung di aula Diskominfo, Jalan WR. Supratman, dan juga menjadi bagian dukungan terhadap Kepala Diskominfo Johannes Sihombing yang mengikuti Pelatihan Kepemimpinan Nasional (PKN) BPSDM Sumut angkatan 12.

Pembahasan Perwal dan tujuan

Rapat bertujuan menyusun Perwal yang menjadi salah satu kriteria penilaian indeks Smart City Pematangsiantar. Dokumen itu harus selaras dengan kebijakan daerah lainnya, termasuk Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD).

"Sudah ada master plan Pematangsiantar Smart City dan sudah menyesuaikan dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) serta lainnya,"

Ruang lingkup Smart City

Johannes menjelaskan bahwa penyelenggaraan Smart City mencakup enam dimensi yang saling terkait. Keenam dimensi itu menjadi kerangka kerja untuk program dan indikator penilaian.

• Dimensi Smart Governance
• Dimensi Smart Society
• Dimensi Smart Economy
• Dimensi Smart Environment
• Dimensi Smart Branding
• Dimensi Smart Living

Peran OPD dan penyesuaian rancangan

Dalam pembahasan, Johannes meminta dukungan penuh dan masukan dari Bagian Hukum serta organisasi perangkat daerah (OPD) lain. Ia menegaskan Perwal Smart City tidak hanya menjadi domain Diskominfo, melainkan melibatkan berbagai dinas teknis.

"Jadi, Perwa Smart City tidak hanya untuk Diskominfo, namun juga terkait dengan OPD lainnya seperti Dinas Pariwisata, Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil (Disdukcapil) serta lainnya,"

Mewakili Bagian Hukum, Rudi Butarbutar memaparkan langkah teknis penyesuaian rancangan Perwal. Rancangan diperiksa bab per bab untuk mencegah tumpang tindih kewenangan dan untuk melakukan penyempurnaan substansi regulasi.

Target penetapan dan langkah selanjutnya

Diskominfo menargetkan Perwal penyelenggaraan Smart City selesai dan ditandatangani wali kota pada tahun 2026. Untuk mencapai target itu dibutuhkan sinkronisasi program antar-OPD dan finalisasi naskah hukum dalam beberapa tahap pembahasan.

Hadir dalam rapat antara lain Kepala Disdukcapil Sudarsono DT Sipayung, Sekretaris Diskominfo Esra Edward Sinaga, perwakilan OPD, serta jajaran internal Diskominfo. Rangkaian pembahasan akan dilanjutkan hingga rancangan siap diundangkan.