Pemerintah Perkuat Penyaluran KUR Perumahan untuk Hunian Rakyat

Pemerintah memperkuat penyaluran KUR Perumahan untuk mendukung pembangunan rumah rakyat dan penguatan usaha sektor perumahan. Kebijakan ini diharapkan memperluas akses pembiayaan bagi masyarakat dan pelaku usaha yang menyediakan hunian. Langkah ini diumumkan pada 22 Juni 2026 oleh pejabat KemenPUPR dan didukung pihak perbankan.

Tujuan dan sasaran program

Pelaksana Tugas Dirjen Perumahan Perdesaan Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman, Rini Dyah Mawarty, mengatakan program dirancang untuk mendukung kedua sisi pasar, yaitu penyedia dan permintaan perumahan. Kebijakan menargetkan pengembang, kontraktor, toko bahan bangunan, serta masyarakat dan pelaku UMKM.

Melalui KUR Perumahan, pemerintah mendukung pengembang, kontraktor, dan toko bahan bangunan sebagai penyedia perumahan.

Dukungan pemerintah dan manfaat ekonomi

Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian menegaskan pentingnya keterlibatan berbagai pihak untuk memenuhi kebutuhan rumah layak. Menurut Tito, selain membantu masyarakat, program ini mendorong pertumbuhan usaha pendukung pembangunan perumahan.

Kita membutuhkan keterlibatan semua pihak agar kebutuhan rumah masyarakat dapat dipenuhi.

Realisasi dan plafon Bank Mandiri

Bank Mandiri menyatakan siap mendukung penyaluran KUR Perumahan pada 2026. Bank ini menyediakan plafon nasional sebesar Rp1,5 triliun untuk program tersebut. Sampai 15 Juni 2026, penyaluran telah mencapai Rp951,7 miliar atau sekitar 63 persen dari plafon.

Penyaluran tersebut terdiri dari sektor penyediaan Rp330,6 miliar dan sektor permintaan Rp621,1 miliar.

Dampak bagi UMKM dan pasokan hunian

Pemerintah berharap percepatan penyaluran KUR Perumahan akan memperkuat peran UMKM sektor perumahan. Dengan pembiayaan yang lebih mudah, diharapkan pasokan hunian layak meningkat dan rumah terjangkau bagi masyarakat berpenghasilan rendah menjadi lebih tersedia.

Prospek dan langkah berikutnya

Ke depan, keberhasilan program tergantung pada koordinasi pemerintah, bank, dan pelaku usaha. Akselerasi penyaluran dan pengawasan penggunaan kredit perlu diperkuat agar target penyediaan hunian terpenuhi secara efektif.

Secara keseluruhan, kebijakan ini menegaskan komitmen untuk meningkatkan akses pembiayaan perumahan sekaligus menggerakkan rantai nilai industri pembangunan rumah di Indonesia.