DPR Dorong Penguatan Beasiswa dan CSR untuk Pendidikan Vokasi

Anggota Komisi VII DPR RI Hendry Munief mendorong penguatan dukungan untuk pendidikan vokasi melalui beasiswa dan pemanfaatan dana CSR industri. Pernyataan itu disampaikan pada Minggu, 24 Mei 2026, sebagai upaya menjawab kebutuhan tenaga kerja terampil di sektor industri.

Mengapa pendidikan vokasi penting

Hendry menilai pendidikan vokasi strategis dalam menyiapkan tenaga kerja yang siap pakai. Infrastruktur praktik, akses pembelajaran, dan program beasiswa menjadi faktor kunci untuk meningkatkan kualitas lulusan.

"Pendidikan vokasi harus menjadi prioritas karena langsung menjawab kebutuhan industri. Dukungan beasiswa dan fasilitas belajar menjadi kunci,"

Penguatan beasiswa dan program bantuan

Politikus itu meminta pemerintah memperkuat program beasiswa seperti Kartu Indonesia Pintar (KIP) dan Program Indonesia Pintar (PIP). Tujuannya agar lebih banyak pelajar memilih jalur vokasi sebagai opsi karier yang menjanjikan.

"Beasiswa seperti KIP dan PIP harus diperkuat. Agar semakin banyak anak-anak kita tertarik masuk sekolah vokasi,"

Peran CSR dan kolaborasi dengan industri

Hendry menyerukan agar kementerian terkait mengarahkan program CSR perusahaan industri ke sektor vokasi. Bentuk dukungan bisa berupa alat praktik, beasiswa, serta kemitraan penyerapan lulusan.

"CSR industri jangan hanya fokus pada kegiatan sosial umum. Tetapi juga harus menyentuh pendidikan vokasi melalui bantuan alat, beasiswa, dan bahkan jaminan kerja,"

Secara konkret, kontribusi CSR dapat diformat sebagai berikut:

• Penyediaan alat dan fasilitas praktik di sekolah vokasi
• Skema beasiswa bagi siswa berprestasi dan kurang mampu
• Program magang dan penempatan kerja bagi lulusan
• Pelatihan bersama untuk menyelaraskan kurikulum dengan kebutuhan industri

Fokus regional: potensi Riau

Sebagai wakil daerah pemilihan Riau, Hendry menyoroti potensi provinsi itu untuk menjadi pusat pengembangan vokasi. Keberadaan beragam sektor industri di Riau dinilai mampu menyokong ekosistem vokasi melalui kerja sama yang intensif.

"Riau punya basis industri yang kuat. Ini harus disinergikan dengan dunia pendidikan vokasi agar menciptakan SDM unggul,"

Hendry menegaskan bahwa bila pemerintah, industri, dan lembaga pendidikan berkolaborasi, pendidikan vokasi bisa meningkatkan daya saing tenaga kerja Indonesia. Ia berharap kebijakan dan alokasi CSR diarahkan untuk mendukung langkah tersebut.

Langkah selanjutnya adalah memperjelas mekanisme alokasi CSR dan memperkuat program beasiswa agar manfaatnya tepat sasaran dan berkelanjutan.