DPRD Sumut Desak Perketat Pengawasan Kelayakan Kendaraan Usai Kecelakaan Sibolangit

Medan. Ketua Komisi D DPRD Sumatera Utara, Timbul Jaya Sibarani, mendesak Dinas Perhubungan Sumut memperketat pengawasan kelayakan kendaraan, menyusul kecelakaan maut di Sibolangit, Deli Serdang, yang menewaskan empat orang pada akhir pekan lalu. Ia menilai perlunya evaluasi menyeluruh agar kejadian serupa tidak terulang.

Desakan perbaikan pengawasan

Timbul menekankan bahwa respons simpatik tidak cukup. Pemeriksaan uji kelayakan kendaraan harus ditingkatkan segera. Ini mencakup verifikasi dokumen dan kondisi teknis kendaraan angkutan barang dan penumpang.

“Pertama tentu harus dipastikan dulu apakah kendaraan itu benar-benar layak jalan atau tidak. Mulai dari kelengkapan uji KIR, STNK, hingga SIM pengemudinya harus diperiksa. Semua itu menjadi bagian penting dalam proses evaluasi agar kejadian serupa tidak kembali terulang,”

Permintaan tindakan proaktif kepada Dishub

Timbul menilai Dishub Sumut selama ini bersikap reaktif, baru turun tangan setelah kecelakaan terjadi. Ia meminta instansi itu menjalankan ram check secara rutin, khususnya pada kendaraan bertonase besar yang berisiko tinggi.

“Kami meminta Dinas Perhubungan agar lebih proaktif melakukan pemeriksaan dan pengujian terhadap kendaraan, terutama kendaraan bertonase besar. Kendaraan-kendaraan seperti ini memiliki risiko yang tinggi apabila tidak memenuhi standar kelayakan operasional,”

Imbauan kepada pengusaha angkutan

Selain menyorot kinerja pemerintah, Timbul mengimbau perusahaan angkutan tidak mengoperasikan armada yang tidak laik jalan demi mengejar keuntungan. Ia menekankan keselamatan masyarakat harus menjadi prioritas utama.

• Verifikasi dokumen: KIR, STNK, dan SIM pengemudi
• Pemeriksaan teknis berkala pada kendaraan bertonase besar
• Pencatatan armada milik perusahaan oleh Dishub

Pengelolaan jembatan timbang dan kewenangan

Timbul juga meminta evaluasi kewenangan pengelolaan jembatan timbang yang saat ini dianggap belum optimal. Ia mendorong agar kewenangan itu dilimpahkan ke pemerintah provinsi agar pengawasan muatan berlebih lebih efektif.

Menurutnya, jembatan timbang berfungsi sebagai alat kontrol penting untuk mencegah kendaraan membawa muatan melebihi kapasitas, yang dapat memengaruhi kemampuan pengereman dan keselamatan jalan.

Rencana tindak lanjut DPRD

Komisi D DPRD Sumut akan memasukkan isu ini dalam agenda rapat bersama Dishub. Pada pertemuan itu, tim dewan akan meminta peningkatan kinerja pengawasan operasional kendaraan, baik angkutan orang maupun barang.

Timbul menegaskan langkah awal yang harus dilakukan Dishub adalah mendata seluruh armada perusahaan angkutan, lalu melakukan pengujian berkala untuk memastikan kelayakan operasional tiap kendaraan.

Dalam penutup, Timbul atas nama Komisi D menyampaikan belasungkawa mendalam kepada keluarga korban kecelakaan di Sibolangit dan menegaskan perlunya aksi nyata untuk meningkatkan keselamatan di jalan.