Perdagangan Karbon Dorong Dekarbonisasi Industri Nikel
Wakil Menteri Lingkungan Hidup, Diaz Hendropriyono, mendorong pemanfaatan perdagangan karbon sebagai insentif untuk mempercepat dekarbonisasi industri nikel di Indonesia. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan resmi pada Kamis, 10 September 2026. Pemerintah mendorong penerapan Emissions Trading System atau ETS berbasis cap-and-trade dan memperkuat infrastruktur registri karbon.
Mekanisme ETS dan cap-and-trade
Menurut Diaz, cap-and-trade memungkinkan perusahaan memperoleh manfaat ekonomi jika menekan emisi di bawah batas yang ditetapkan pemerintah. Sebaliknya, perusahaan yang melebihi batas emisi harus membeli unit karbon di pasar. Diaz menjelaskan bahwa batas emisi ditetapkan oleh pemerintah atau Kementerian ESDM.
"Batas emisi ditentukan oleh pemerintah atau Kementerian ESDM, lalu nanti perusahaan bisa jual,"
Perluasan cakupan ETS ke sektor industri
Saat ini, penerapan ETS baru mencakup pembangkit listrik tenaga uap (PLTU) berbahan bakar batu bara. Pemerintah berencana memperluas mekanisme tersebut ke sektor energi dan industri lain. Target perluasan itu meliputi PLTU biomassa, PLTP geothermal, industri semen, dan industri nikel.
"Kita dorong sistem yang namanya ETS yang kini sudah berlaku di PLTU batu bara. Tapi belum di PLTU biomassa, minyak, PLTP geothermal, industri semen, nikel, dan lain sebagainya,"
Infrastruktur registri dan regulasi
KLH telah menyiapkan infrastruktur untuk mendukung perdagangan karbon nasional. Salah satu komponen penting adalah Sistem Registri Unit Karbon (SRUK). Diaz menegaskan kesiapan aspek teknis dan regulasi untuk melaksanakan perdagangan karbon.
"Dari sisi KLH, untuk perdagangan karbon ada sistem namanya SRUK (Sistem Registri Unit Karbon). Secara sistem kita sudah siap, secara peraturan kita sudah siap,"
Dampak bagi industri nikel dan prospek
Industri pengolahan nikel, khususnya nikel laterit, memiliki intensitas emisi CO2 yang relatif tinggi. Karena itu, perdagangan karbon dipandang sebagai insentif ekonomi untuk mendorong investasi teknologi rendah karbon. Dengan mekanisme pasar, perusahaan yang berhasil menurunkan emisi dapat menjual kelebihan unit karbon dan mendapat keuntungan.
Diaz berharap kesiapan sistem dan regulasi mempercepat penerapan perdagangan karbon pada sektor industri. Ia menekankan pentingnya upaya bersama untuk mendorong dekarbonisasi dan mengurangi dampak perubahan iklim.
"Ini yang perlu kita dorong bersama supaya ada yang namanya dekarbonisasi,"
Dengan langkah tersebut, perdagangan karbon tidak hanya berfungsi sebagai alat pengendalian emisi, tetapi juga sebagai instrumen ekonomi untuk mempercepat adopsi teknologi yang lebih bersih di sektor nikel.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...