Natalius Pigai Tolak Definisi Politik Orang Asli Papua

Menteri Hak Asasi Manusia Natalius Pigai menolak upaya mendefinisikan Orang Asli Papua secara politik karena berisiko memicu diskriminasi dan segregasi sosial. Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan pers di kantor Kementerian HAM, Jakarta, Rabu, 9 September 2026. Pigai menegaskan identitas suku bangsa harus dibuktikan secara ilmiah dan dihormati dalam bingkai Bhinneka Tunggal Ika.

Penolakan atas definisi politik

Pigai memperingatkan bahwa penetapan identitas berdasarkan kebijakan politik berpotensi mengulang sejarah diskriminasi. Ia menilai negara berdasarkan hukum HAM tidak boleh membuat definisi tetap atas suku, bangsa, ras, atau golongan.

"Konsep negara berdasarkan hukum HAM. Negara tidak boleh membuat definisi atas sebuah suku, bangsa, ras, dan golongan,"

"Tidak boleh asal pemerintah, dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri, melakukan definisi secara politik. Definisi politik itu sangat berbahaya dalam sejarah perbudakan dan sejarah apartheid,"

Argumentasi ilmiah: tes DNA sebagai rujukan

Menurut Pigai, penentuan asal-usul seseorang seharusnya bergantung pada bukti ilmiah. Ia menyoroti peran tes genetik sebagai metode yang sah untuk memastikan apakah seseorang berasal dari Papua.

"Seluruh dunia hari ini menentukan dia asli Papua atau tidak, itu secara scientific-nya DNA, tes DNA. Tes DNA itulah yang bisa menentukan dia orang asli atau yang bukan asli,"

Dengan pendekatan ini, Pigai berharap identitas tidak menjadi alat politik atau alat diskriminasi oleh penguasa.

Risiko terhadap representasi dan stabilitas

Pigai juga memaparkan dampak ekonomi dan politik jika definisi politik diberlakukan. Ia khawatir pengakuan identitas yang manipulatif akan menggeser keterwakilan politik dan penguasaan bisnis di Papua sehingga warga lokal termarginalkan.

"Kalau definisi itu muncul, lantas yang bukan orang asli Papua diakui sebagai orang Papua. Kemudian representasi politik orang itu yang wakili, representasi bisnis orang itu yang wakili, orang Papua termarginalisasi,"

Sengketa pengakuan identitas juga bisa memicu konflik horizontal yang mengancam keamanan dan stabilitas daerah.

Rekomendasi dan prospek

Pigai mengimbau agar semua pihak menjaga persatuan dan membiarkan keragaman suku bangsa berjalan alami tanpa pembatasan politik formal. Ia menekankan pentingnya penghormatan hak asasi sebagai dasar penyelesaian masalah identitas di Papua.

Langkah selanjutnya menurut Pigai adalah mengedepankan verifikasi ilmiah dan menghindari kebijakan yang berpotensi menimbulkan diskriminasi rasial.