Pemerintah Perbarui Komitmen Pengelolaan SP4N-LAPOR!

Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Jakarta pada 29 September 2026. Kesepakatan ini melibatkan Menteri PANRB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, dan Wakil Ketua Ombudsman RI. Tujuannya memperkuat sinergi penerimaan, penerusan, dan penindakan terhadap aspirasi masyarakat serta menerapkan No Wrong Door Policy.

Nota Kesepahaman dan tujuan pembaruan

Penandatanganan nota kesepahaman menegaskan posisi SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan publik terpadu. Pemerintah ingin memastikan setiap pengaduan sampai ke instansi yang berwenang. Selain itu, pembaruan ini menjadi langkah ketiga sejak platform berjalan, setelah pembaruan pada 2016 dan 2021.

"Ini untuk memastikan bahwa suara masyarakat menjadi bagian penting dari cara pemerintah bekerja. Lalu juga merespons persoalan dan memperbaiki pelayanan publik,"

— Rini Widyantini, Menteri PANRB.

Fokus penguatan teknis

Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan komitmen pada empat pilar teknis. Keempat pilar itu adalah penguatan infrastruktur dan aplikasi, keterpaduan teknologi, interoperabilitas data, serta komunikasi publik dan diseminasi. Data dan masukan dari SP4N-LAPOR! akan dipakai sebagai dasar perumusan kebijakan pelayanan publik.

"Tujuan utama pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Melalui layanan yang responsif dan dapat diandalkan,"

— Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.

Capaian platform dan data pengaduan

Sejak beroperasi, platform ini menunjukkan capaian signifikan. Pengelolaan pengaduan dilakukan bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN yang terhubung dengan sistem.

Tugas kepemerintahan ke depan

Setelah pembaruan komitmen, pemerintah menetapkan sejumlah pekerjaan prioritas. Forum koordinasi harus berjalan rutin. Kerja sama perlu diterjemahkan ke dalam prosedur operasional. Setiap instansi diharapkan memiliki narahubung yang responsif.

Pemantauan dan evaluasi berkala juga menjadi kewajiban untuk memastikan kualitas layanan. Upaya ini diharapkan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.

Dengan pembaruan ini, pemerintah menempatkan pengelolaan pengaduan sebagai bagian strategis perbaikan layanan publik yang berkelanjutan.