Pemerintah Perbarui Komitmen Pengelolaan SP4N-LAPOR!
Pemerintah memperbarui komitmen pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! Penandatanganan nota kesepahaman berlangsung di Jakarta pada 29 September 2026. Kesepakatan ini melibatkan Menteri PANRB, Menteri Komunikasi dan Digital, Menteri Dalam Negeri, Kepala Staf Kepresidenan, dan Wakil Ketua Ombudsman RI. Tujuannya memperkuat sinergi penerimaan, penerusan, dan penindakan terhadap aspirasi masyarakat serta menerapkan No Wrong Door Policy.
Nota Kesepahaman dan tujuan pembaruan
Penandatanganan nota kesepahaman menegaskan posisi SP4N-LAPOR! sebagai kanal pengaduan publik terpadu. Pemerintah ingin memastikan setiap pengaduan sampai ke instansi yang berwenang. Selain itu, pembaruan ini menjadi langkah ketiga sejak platform berjalan, setelah pembaruan pada 2016 dan 2021.
"Ini untuk memastikan bahwa suara masyarakat menjadi bagian penting dari cara pemerintah bekerja. Lalu juga merespons persoalan dan memperbaiki pelayanan publik,"
— Rini Widyantini, Menteri PANRB.
Fokus penguatan teknis
Kementerian Komunikasi dan Digital menyatakan komitmen pada empat pilar teknis. Keempat pilar itu adalah penguatan infrastruktur dan aplikasi, keterpaduan teknologi, interoperabilitas data, serta komunikasi publik dan diseminasi. Data dan masukan dari SP4N-LAPOR! akan dipakai sebagai dasar perumusan kebijakan pelayanan publik.
"Tujuan utama pengelolaan pengaduan pelayanan publik melalui SP4N-LAPOR! adalah untuk meningkatkan kepercayaan publik. Melalui layanan yang responsif dan dapat diandalkan,"
— Meutya Hafid, Menteri Komunikasi dan Digital.
Capaian platform dan data pengaduan
Sejak beroperasi, platform ini menunjukkan capaian signifikan. Pengelolaan pengaduan dilakukan bersama kementerian, lembaga, pemerintah daerah, dan BUMN yang terhubung dengan sistem.
| Indikator | Angka |
|---|---|
| Instansi terhubung | 718 |
| Total pengaduan dikelola | 1.178.168 |
| Rata-rata pengaduan per hari | 454 |
| Tingkat respons pemerintah | 88,5% |
Tugas kepemerintahan ke depan
Setelah pembaruan komitmen, pemerintah menetapkan sejumlah pekerjaan prioritas. Forum koordinasi harus berjalan rutin. Kerja sama perlu diterjemahkan ke dalam prosedur operasional. Setiap instansi diharapkan memiliki narahubung yang responsif.
Pemantauan dan evaluasi berkala juga menjadi kewajiban untuk memastikan kualitas layanan. Upaya ini diharapkan memperkuat akuntabilitas dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap pelayanan pemerintah.
Dengan pembaruan ini, pemerintah menempatkan pengelolaan pengaduan sebagai bagian strategis perbaikan layanan publik yang berkelanjutan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...