Samuel Wattimena Soroti Penguatan SDM untuk Pariwisata

Anggota Komisi VII DPR RI Samuel Wattimena menilai Indonesia memiliki modal kuat berupa kekayaan objek wisata, namun menekankan perlunya penguatan sumber daya manusia (SDM) dan kejelasan pengelolaan. Pernyataan itu disampaikan usai Rapat Kerja dengan Kementerian Pariwisata di Kompleks Parlemen, Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, saat membahas distribusi tenaga pengembangan SDM dan usulan anggaran kementerian untuk 2027.

Penguatan SDM jadi perhatian utama

Samuel mengatakan kekayaan objek wisata menjadi keunggulan kompetitif Indonesia dibanding negara lain. Meski demikian, kualitas pengelolaan dan kapasitas SDM masih menjadi kendala utama dalam mengoptimalkan potensi tersebut.

"Karena pariwisata modal dasarnya itu sudah sangat kuat, yaitu kekayaan Indonesia dalam bentuk objek-objek pariwisata. Praktis, negara yang memiliki segala objek pariwisata secara maksimal, itu Indonesia, persoalannya adalah pengelolaan,"

Ia menilai penguatan SDM harus bersifat terarah agar mampu mendukung pengembangan destinasi unggulan dan meningkatkan daya saing pariwisata nasional.

Detail distribusi 1.500 tenaga pengembangan SDM

Pemerintah merencanakan penempatan 1.500 tenaga pengembangan SDM pariwisata untuk berbagai daerah. Samuel meminta penjelasan rinci soal bidang tugas dan mekanisme pembagian tenaga tersebut agar legislator bisa melaksanakan fungsi pengawasan secara efektif.

"Kita di legislatif sebagai pengawas, perlu tahu persisnya apa, jadi 1.500 kalau toh dibilang cukup, bagaimana pembagiannya?. Karena kita punya 38 provinsi, ada 25 provinsi tadi yang masuk di dalam rencana induk pengembangan sumber daya manusia,"

Menurutnya, kejelasan target pengembangan akan membantu daerah yang belum menjadi prioritas agar tetap memiliki arah peningkatan kapasitas dan kualitas pariwisata.

Usulan tambahan anggaran Kementerian Pariwisata

Sebelumnya, Menteri Pariwisata Widiyanti Putri Wardhana mengajukan tambahan anggaran sebesar Rp1,99 triliun untuk tahun 2027. Ia menyebut pagu indikatif yang diterima kementerian sebesar Rp1,01 triliun belum mencukupi kebutuhan ideal kementerian yang mencapai Rp3 triliun.

"Kami menilai bahwa untuk dapat bekerja secara optimal serta memberikan dampak ekonomi yang maksimal bagi perekonomian nasional. Kementerian Pariwisata memerlukan anggaran sebesar 3 triliun rupiah,"

Widiyanti menjelaskan anggaran ideal diperlukan untuk menjalankan program secara optimal dan menghasilkan dampak ekonomi yang signifikan.

Dukungan DPR dengan syarat data relevan

Samuel menyatakan Komisi VII akan mendukung peningkatan anggaran, namun meminta data pendukung yang relevan agar penggunaan dana dapat dipetakan dan diawasi dengan tepat.

"Kami akan mendukung hal ini. Tapi pada saat bersamaan kami perlu data-data yang lebih relevan terhadap peningkatan anggaran,"

Dengan data dan rencana distribusi yang jelas, pemerintah dan daerah diharapkan dapat menyusun strategi pengembangan destinasi dan penguatan SDM yang berkelanjutan.