Masyarakat Minta Penguatan Program Magang Nasional
Masyarakat memberikan masukan agar Program Magang Nasional yang berjalan sejak 2025 diperkuat untuk meningkatkan kesempatan kerja lulusan baru. Saran itu disampaikan dalam dialog publik, termasuk permintaan penyesuaian kurikulum dengan kebutuhan industri, seleksi peserta yang transparan, peluang penempatan luar negeri, serta pengawasan agar magang tidak disalahgunakan sebagai tenaga kerja murah. Pemerintah menyiapkan anggaran Rp4,14 triliun dan kuota 150 ribu peserta untuk 2026.
Masukan terkait kurikulum dan kualitas pendidikan
Soan, warga Samarinda, menilai program perlu didukung oleh pembenahan pendidikan. Ia menekankan agar kurikulum disesuaikan dengan kebutuhan dunia industri agar lulusan memiliki keterampilan yang relevan.
Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan menjadi langkah penting untuk memperbesar peluang terserapnya lulusan ke pasar kerja. Ia juga menyebutkan bahwa langkah serupa perlu diterapkan pada pendidikan vokasi dan SMK.
"Lulusan baru bisa terserap industri karena keterampilannya sesuai kebutuhan. Hal serupa juga perlu diterapkan pada pendidikan vokasi dan SMK," kata Soan dalam dialog Pro3 RRI, Rabu, 17 Juni 2026.
Transparansi seleksi dan permintaan penempatan luar negeri
Soan meminta proses seleksi peserta dilakukan secara transparan. Dengan seleksi terbuka, masyarakat dapat mengawasi pelaksanaan program dan mengurangi potensi penyimpangan.
Ia juga berharap pemerintah membuka jalur penempatan peserta magang ke luar negeri untuk menambah pengalaman dan jejaring profesional bagi lulusan baru.
Kekhawatiran penyalahgunaan dan dorongan kewirausahaan
Sejumlah warga mengingatkan risiko penyalahgunaan program. Mereka mengingatkan agar magang tidak menjadi kedok untuk mempekerjakan peserta sebagai tenaga kerja murah tanpa kompensasi dan perlindungan yang layak.
Sementara itu, Haryanto dari Kutai Barat memberi dukungan terhadap keberlanjutan program. Ia berharap pengalaman magang bisa menjadi modal bagi peserta yang belum direkrut perusahaan untuk membuka usaha sendiri.
"Peserta yang belum direkrut perusahaan dapat membuka usaha sendiri. Pengalaman magang bisa menjadi modal mencari peluang ekonomi baru," ujar Haryanto.
Anggaran dan kuota 2026
Pemerintah menyiapkan anggaran Rp4,14 triliun untuk Program Magang Nasional tahun 2026. Untuk tahun itu, tersedia kuota 150 ribu bagi lulusan sarjana dan diploma.
Catatan akhir dan prospek
Masukan masyarakat menyorot pentingnya sinergi antara dunia pendidikan, industri, dan pemerintah untuk memastikan program memberi manfaat nyata. Ke depan, fokus pada kurikulum relevan, proses seleksi yang transparan, serta perlindungan peserta akan menjadi kunci keberhasilan program.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Basarnas Imbau Keluarga Korban KM Virgo Tidak Menunggu di Pelabuhan
Basarnas mengimbau keluarga korban KM Virgo agar tidak terus menunggu di pelabuhan; korban yang ditemukan ak...
Cara Mengurus Buku Nikah Rusak atau Hilang, Gratis di KUA
Buku nikah rusak atau hilang dapat diganti gratis di KUA tempat akad; ketahui persyaratan dan dasar hukumnya...
Mendag: Perlindungan Hak Pekerja Bukan Instrumen Politik
Mendag Budi Santoso menegaskan perlindungan hak pekerja bukan alat politik dan menekankan penanganan kerja p...
Produksi Padi Jan–Agust 2026 Capai 43,89 Juta Ton
Produksi padi Januari–Agustus 2026 tercatat 43,89 juta ton GKG, naik 0,07%; luas panen 8,32 juta ha dan prod...
Mendag: Penilaian 'Excess Capacity' Harus Berdasarkan Bukti
Mendag Budi Santoso minta penilaian 'excess capacity' dibuat berbasis bukti sektoral, dibahas dalam G20 TMM...
Pakar: Gugatan Syarat Pendidikan Wapres Seharusnya Ditolak MK
Pakar hukum menilai gugatan soal syarat pendidikan Wapres Gibran seharusnya tak dapat diterima MK karena sub...