Menkum Minta Forum Kebijakan Fokus Perbaiki Layanan Publik

Menteri Hukum Supratman Andi Agtas mendorong Forum Komunikasi Kebijakan memperkuat kolaborasi antarinstansi untuk menghasilkan kebijakan implementatif yang meningkatkan layanan publik. Pernyataan itu disampaikan pada Kick Off Meeting Forum di Jakarta, Rabu, 17 Juni 2026, dengan tujuan mempercepat pelaksanaan program prioritas pemerintah.

Dorongan sinergi antarinstansi

Supratman menilai selama ini ego sektoral menghambat terwujudnya kebijakan yang berdampak nyata. Ia menyayangkan banyak kajian akademis tidak sampai pada tahap penerapan di lapangan.

“Kelemahan kita selama ini, ego sektoral di antara kita cukup tinggi. Hasil kajian yang dihasilkan mungkin bagus, tetapi terkadang implementasinya tidak pernah dilaksanakan,”

Menurutnya, forum harus menjadi ruang sinergi antar unit strategi kebijakan kementerian dan lembaga untuk memperkuat perumusan dan pelaksanaan kebijakan.

Fokus pada layanan publik dan SPBE

Supratman menyambut gagasan penyusunan kajian tematik yang mendukung program prioritas Presiden Prabowo Subianto. Namun, ia mengusulkan arah kajian lebih diarahkan pada peningkatan kualitas layanan publik dan penguatan SPBE.

“Kajian strategis sebaiknya fokus pada layanan publik serta penguatan sistem pemerintahan berbasis elektronik. Langkah itu sejalan dengan gagasan Kementerian PANRB dan Lembaga Administrasi Negara untuk meningkatkan efektivitas birokrasi,”

Penekanan pada SPBE dimaksudkan untuk mempercepat digitalisasi layanan dan mengurangi hambatan birokrasi dalam pelayanan masyarakat.

Tantangan implementasi dan evaluasi

Ia mengingatkan jangan sampai kajian hanya berhenti di tulisan akademis. Menurut Supratman, skripsi, tesis, dan disertasi seringkali mengandung ide bagus yang jarang diimplementasikan menjadi kebijakan publik.

“Akhirnya yang kita dapatkan hanyalah tulisan-tulisan yang indah yang dipublikasikan. Tetapi implementasinya tidak pernah terjadi,”

Supratman menegaskan hasil kajian harus dapat diterjemahkan menjadi kebijakan yang dapat dijalankan dan dievaluasi secara berkelanjutan. Tanpa implementasi, evaluasi kebijakan menjadi tidak berarti.

Implikasi ke depan

Dengan menempatkan perbaikan layanan publik dan penguatan SPBE sebagai fokus, forum diharapkan menghasilkan rekomendasi yang langsung dapat diadopsi oleh unit pelaksana. Langkah ini juga membuka peluang kolaborasi yang lebih erat antara akademisi, kementerian, dan lembaga terkait.

Jika berhasil, perubahan kebijakan yang lebih implementatif akan mempercepat pelayanan publik dan meningkatkan efektivitas program pemerintah di tingkat lapangan.