Menkop: Penempatan Manajer KDKMP untuk Pemerataan SDM
Menteri Koperasi Ferry Juliantonomemeratakan sumber daya manusia (SDM) dan mengisi kebutuhan operasional KDKMP yang sudah selesai dibangun, sementara penempatan akhirnya akan disesuaikan kembali dengan domisili masing-masing.
Alasan dan mekanisme penempatan
Ferry menjelaskan penempatan lintas daerah diperlukan agar KDKMP yang fisiknya telah rampung bisa segera beroperasi. Pemerintah meminta manajer yang menerima surat keputusan (SK) penempatan di luar domisili agar tidak menolak terlebih dahulu karena status kepegawaian mereka aman.
"Kita carikan solusinya,"
Proses penempatan berkaitan erat dengan selesainya pembangunan fisik KDKMP. Setelah pembangunan di lokasi domisili masing-masing selesai, penempatan akan disesuaikan kembali.
Status kepegawaian dan konsekuensi
Pemerintah memastikan status para manajer tetap aman. Mereka diangkat sebagai pekerja dengan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) selama dua tahun untuk memastikan tertib administrasi.
"Yang penting sekarang manajer-manajer yang sudah ditempatkan itu, diterima dulu agar statusnya tetap sebagai PKWT. Nanti kalau koperasinya yang dekat domisili sudah selesai dibangun, lokasinya akan disesuaikan,"
Menurut Menko Bidang Pangan Zulkifli Hasan, manajer yang memilih mengundurkan diri tidak akan dikenakan sanksi, dan PT Agrinas Pangan Nusantara dijamin tidak mendiskualifikasi status manajer KDKMP.
Kompensasi dan tugas
Zulkifli menjelaskan kisaran penghasilan manajer KDKMP berada di angka Rp6,3 juta hingga Rp8,3 juta. Besaran ini terdiri atas komponen gaji dan tunjangan yang disesuaikan dengan upah minimum kabupaten/kota (UMK) setempat.
"Para manajer KDKMP dijadwalkan mulai menjalankan tugas sesuai wilayah masing-masing pada 1 Oktober 2026,"
Para manajer akan mengelola koperasi sebagai bagian dari infrastruktur pemerintah. Tugas mereka meliputi penyaluran bantuan pemerintah, pengelolaan subsidi, dan pendampingan pengembangan ekonomi desa. Dalam pelaksanaannya, PT Agrinas Pangan Nusantara bekerja sama dengan sejumlah BUMN lain di sektor pangan.
Dampak dan langkah selanjutnya
Pemerataan penempatan diharapkan mempercepat operasional KDKMP di daerah-daerah yang telah siap. Pemerintah juga berkomitmen memantau proses penempatan agar transisi ke domisili asli manajer berjalan lancar saat pembangunan lokal rampung.
Dengan penempatan sementara dan status PKWT, pemerintah memberi kepastian administratif sekaligus fleksibilitas operasional untuk mempercepat layanan koperasi di tingkat desa dan kelurahan.
Redaktur Nasional yang fokus meliput isu pemerintahan, hukum, dan perkembangan sosial di Indonesia.
Berita Terkait
Pemerintah Siapkan Pusat Rehabilitasi untuk Warga Binaan Narkotika
Pemerintah siapkan pusat rehabilitasi dan reedukasi bagi warga binaan pengguna narkotika untuk atasi overkap...
BMKG Waspadai Hujan Lebat, Petir, Angin Kencang 5-8 Okt
BMKG keluarkan peringatan dini hujan lebat, petir, dan angin kencang pada 5-8 Oktober 2026; waspadai empat w...
Prabowo Pimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap
Presiden Prabowo memimpin Parade HUT ke-81 TNI di Mabes Cilangkap, 5 Oktober 2026; melibatkan 3.378 personel...
HUT TNI ke-81: DPR Dorong Modernisasi Hadapi Perang Modern
DPR mendesak modernisasi alutsista dan peningkatan pelatihan TNI menjelang HUT ke-81, seiring anggaran 2027...
Dua Induk Badak Sumatera Bunting di Way Kambas, Harapan Konservasi
Dua induk badak sumatera, Ratu dan Delilah, dinyatakan bunting di Suaka Rhino Sumatra Way Kambas; pemantauan...
Prabowo Minta Bakom Gunakan Bahasa Sederhana dan Dengarkan Rakyat
Presiden Prabowo minta Bakom gunakan bahasa sederhana, jelaskan alasan kebijakan, dan dengarkan masukan masy...