Prabowo Tegaskan Pendidikan Gratis Dimulai dari TK

Presiden Prabowo Subianto menegaskan komitmen pemerintah memberikan layanan pendidikan gratis untuk murid pada jenjang pendidikan dasar dan menengah, dimulai dari taman kanak-kanak (TK). Pernyataan itu disampaikan dalam keterangan pers di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu, 23 September 2026, dan akan direalisasikan melalui program pendanaan dan peningkatan kualitas tenaga pendidik.

Rincian kebijakan

Pemerintah akan memperkuat akses pendidikan gratis dengan memanfaatkan beberapa program bantuan yang sudah ada. Menteri Pendidikan Dasar dan Menengah Abdul Mu'ti menyebutkan langkah ini sebagai bagian dari komitmen untuk memperluas layanan ke jenjang TK.

“Kami sampaikan bahwa dalam rapat terbatas tadi Presiden memberikan penekanan komitmen beliau untuk memberikan layanan pendidikan gratis bagi murid di pendidikan dasar dan menengah. Ini dimulai dari TK,”

— pernyataan Abdul Mu'ti di Istana Merdeka.

Cakupan bantuan dan besaran

Penguatan kebijakan dilaksanakan melalui program bantuan yang meliputi:

• Dana Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP/Dana BOS) untuk seluruh murid di sekolah negeri maupun swasta;
• Program Indonesia Pintar (PIP) untuk murid dari keluarga tidak mampu.

Mulai 2027, PIP juga akan diperluas ke jenjang TK bagi murid dari keluarga kurang mampu dengan bantuan sebesar Rp450 ribu per tahun.

“Jadi kebijakan baru dari Prabowo adalah TK yang selama ini tidak dapat PIP. Mulai 2027 akan dapat dana PIP yang memang jumlahnya Rp450 ribu per tahun,”

Kaitan dengan wajib belajar 13 tahun

Pemerintah menautkan perluasan bantuan ini dengan rencana pelaksanaan wajib belajar 13 tahun yang akan mencakup TK sebagai tahun pertama. Mu'ti menyatakan data dan detail cakupan akan disampaikan kemudian.

“TK itu negeri ada, ada 23 persen itu TK negeri. Nanti jumlahnya berapa nanti akan kami sampaikan termasuk dalam kaitannya terkait komitmen wajib belajar 13 tahun,”

Peningkatan kualitas guru

Selain akses, Presiden juga mengarahkan peningkatan kualitas tenaga pendidik. Pemerintah akan menyiapkan program pelatihan guru yang pembiayaannya diupayakan dari APBN untuk mendukung mutu pembelajaran seiring perluasan layanan.

Dengan kebijakan ini, pemerintah menargetkan perluasan layanan pendidikan dasar dan menengah yang lebih merata serta penguatan kualitas pengajar. Pemerintah menyatakan angka pasti penerima dan mekanisme pelaksanaan akan diumumkan lebih lanjut menjelang pelaksanaan pada 2027.