Sofyan Tan Dorong Pendidikan Gratis Sampai Perguruan Tinggi
Medan — Anggota Komisi X DPR RI Dr. Sofyan Tan mendorong pemerintah mewujudkan pendidikan gratis sampai jenjang perguruan tinggi. Pernyataan itu disampaikan saat menguraikan perhitungan anggaran dan potensi sumber pembiayaan, termasuk realisasi mandatori 20 persen APBN untuk pendidikan.
Ketersediaan anggaran dan perhitungan
Sofyan Tan menilai anggaran untuk pendidikan sebenarnya cukup jika alokasi 20 persen APBN dijalankan penuh. Menurutnya, anggaran pendidikan untuk jenjang TK hingga SMA saat ini tercatat sebesar Rp305 triliun.
Dia menjelaskan, untuk melaksanakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dibutuhkan sekitar Rp400 triliun. Dengan asumsi fiskal tahun 2027, anggaran fiskal mencapai Rp820 triliun, sehingga dana dinilai tersedia tanpa harus mengorbankan program lain.
"Apakah ada dananya? Jika diterapkan sistem pendidikan gratis sampai perguruan tinggi? Jawabannya ada, karena anggaran pendidikan yang terhitung dari TK-SMA itu mencapai Rp305 triliun, kita butuh Rp400 triliun untuk menyelesaikan wacana itu... artinya dananya ada,"
Sasaran: PTN dan PTS
Sofyan menegaskan program pendidikan gratis tidak hanya untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tetapi juga harus mencakup Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia menilai cakupan seluas ini penting mengingat jumlah PTS lebih banyak dibanding PTN.
Menurutnya, bila pembiayaan diprioritaskan pada PTN, skema beasiswa seperti KIP Kuliah bisa diperluas untuk menjangkau PTS. Dengan demikian, akses pendidikan tinggi untuk masyarakat yang membutuhkan tetap terjamin.
"Apalagi, kita melihat secara data, PTS itu lebih banyak dari PTN, sehingga dana pendidikan yang terhimpun dari 20 persen APBN bisa terealisasi tanpa dipotong dari anggaran program lainnya," ucapnya.
Implikasi kebijakan dan langkah selanjutnya
Jika direalisasikan, kebijakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi berpotensi meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi. Selain meringankan beban keluarga, kebijakan ini juga membuka peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.
Sofyan berharap Presiden dan pemerintah menindaklanjuti wacana ini dengan perencanaan anggaran dan regulasi yang jelas, agar realisasi kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Catatan: Pernyataan ini menggarisbawahi peluang pendanaan berdasarkan ketentuan anggaran negara dan menjadi bagian dari perdebatan kebijakan publik mengenai prioritas belanja negara di sektor pendidikan.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
BMK-PB Desak Bupati Copot Kadis Ketapang Asahan Terkait Proyek Lantai Jemur
BMK-PB mendesak pencopotan Kadis Ketapang Asahan setelah ditemukan kejanggalan proyek lantai jemur di Rawang...
Perda TJSLP: Sergai Minta Perusahaan Sinkronkan CSR dengan Prioritas Daerah
Bupati Sergai minta perusahaan sinkronkan TJSLP/CSR dengan prioritas pembangunan lewat Perda Nomor 1/2025 da...
Kejari Serahkan Legal Opinion untuk Harmonisasi Perda Nias Selatan
Kejari Nias Selatan menyerahkan Legal Opinion tentang harmonisasi Perda dengan KUHP, khususnya pengaturan sa...
Pemkab Nias Selatan Kirim 80 KL BBM ke Pulau Tello
Pemkab Nias Selatan bersama Pertamina sepakat mengirim 80 KL BBM ke Pulau Tello pada 17 November untuk atasi...
Perda Lambat Picu Risiko Keterlambatan BRT Mebidang 2027
Gubernur Sumut minta percepatan Perda BRT Mebidang; progres fisik belum tuntas dan target 2027 terancam tanp...
Sumut: Tuntutan Pembunuhan, Penyidikan Tipikor Rel, dan Video Viral
Tiga perkembangan hukum di Sumut: tuntutan pembunuhan, Kejati tingkatkan penyidikan dugaan korupsi rel, dan...