Sofyan Tan Dorong Pendidikan Gratis Sampai Perguruan Tinggi
Medan — Anggota Komisi X DPR RI Dr. Sofyan Tan mendorong pemerintah mewujudkan pendidikan gratis sampai jenjang perguruan tinggi. Pernyataan itu disampaikan saat menguraikan perhitungan anggaran dan potensi sumber pembiayaan, termasuk realisasi mandatori 20 persen APBN untuk pendidikan.
Ketersediaan anggaran dan perhitungan
Sofyan Tan menilai anggaran untuk pendidikan sebenarnya cukup jika alokasi 20 persen APBN dijalankan penuh. Menurutnya, anggaran pendidikan untuk jenjang TK hingga SMA saat ini tercatat sebesar Rp305 triliun.
Dia menjelaskan, untuk melaksanakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi dibutuhkan sekitar Rp400 triliun. Dengan asumsi fiskal tahun 2027, anggaran fiskal mencapai Rp820 triliun, sehingga dana dinilai tersedia tanpa harus mengorbankan program lain.
"Apakah ada dananya? Jika diterapkan sistem pendidikan gratis sampai perguruan tinggi? Jawabannya ada, karena anggaran pendidikan yang terhitung dari TK-SMA itu mencapai Rp305 triliun, kita butuh Rp400 triliun untuk menyelesaikan wacana itu... artinya dananya ada,"
Sasaran: PTN dan PTS
Sofyan menegaskan program pendidikan gratis tidak hanya untuk Perguruan Tinggi Negeri (PTN), tetapi juga harus mencakup Perguruan Tinggi Swasta (PTS). Ia menilai cakupan seluas ini penting mengingat jumlah PTS lebih banyak dibanding PTN.
Menurutnya, bila pembiayaan diprioritaskan pada PTN, skema beasiswa seperti KIP Kuliah bisa diperluas untuk menjangkau PTS. Dengan demikian, akses pendidikan tinggi untuk masyarakat yang membutuhkan tetap terjamin.
"Apalagi, kita melihat secara data, PTS itu lebih banyak dari PTN, sehingga dana pendidikan yang terhimpun dari 20 persen APBN bisa terealisasi tanpa dipotong dari anggaran program lainnya," ucapnya.
Implikasi kebijakan dan langkah selanjutnya
Jika direalisasikan, kebijakan pendidikan gratis hingga perguruan tinggi berpotensi meningkatkan akses dan pemerataan pendidikan tinggi. Selain meringankan beban keluarga, kebijakan ini juga membuka peluang peningkatan kualitas sumber daya manusia nasional.
Sofyan berharap Presiden dan pemerintah menindaklanjuti wacana ini dengan perencanaan anggaran dan regulasi yang jelas, agar realisasi kebijakan dapat berjalan efektif dan berkelanjutan.
Catatan: Pernyataan ini menggarisbawahi peluang pendanaan berdasarkan ketentuan anggaran negara dan menjadi bagian dari perdebatan kebijakan publik mengenai prioritas belanja negara di sektor pendidikan.
Reporter ekonomi yang mengulas pasar, investasi, UMKM, serta kebijakan fiskal dan moneter.
Berita Terkait
Polres Sabang Tangkap Dua Tersangka Kasus Sabu
Polres Sabang menangkap dua tersangka penyalahgunaan sabu pada 22 September 2026; barang bukti dan tersangka...
Rico Waas: P-APBD Medan 2026 Fokus Perkuat Pelayanan dan Infrastruktur
Wali Kota Rico Waas sebut P-APBD Medan 2026 difokuskan untuk memperkuat layanan publik, atasi banjir secara...
Baitul Mal Aceh Salurkan Rp30 Juta ke Rumah Singgah C-Four
Baitul Mal Aceh menyalurkan Rp30 juta dan sembako kepada Rumah Singgah C-Four Aceh pada 22 Sept 2026 untuk m...
Bendahara PUPR Kota Sabang Mundur, Surat Sebut 'Alasan Pribadi'
Bendahara Dinas PUPR Kota Sabang, Shaimun, mengundurkan diri per 21 September 2026 dengan alasan singkat "al...
DPR: RUU Omnibus Keuangan Belum Perlu, El Nino dan BKKBN Jadi Sorotan
DPR nilai RUU Omnibus Law Sektor Keuangan belum perlu; proyeksi El Nino perkirakan 19.400 kematian di Indone...
JPU Tuntut Manap Tarigan 1 Tahun Penjara atas Judi Online di Warkop
JPU menuntut Manap Tarigan 1 tahun penjara terkait judi online di Warkop Medan; dakwaan berdasarkan Pasal 42...